Limawaktu.id,- Sejumlah tokoh masyarakat Kota Cimahi yang pernah memperjuangkan perubahan status dari Kotip menjadi Kota Cimahi menganggap perlunya dibangun komunikasi kembali baik dengan para tokoh, masyarakat maupun Pemerintah Kota Cimahi.
"Untuk menjalin kembali komunikasi mereka yang pernah aktif di Sekber Cimahi Otonom, kami berkumpul untuk kembali menggulirkan Sekber Cimahi Otonom yang baru," kata HD Oland Siswanto yang dipercaya untuk menjadi Ketua Sekber Cimahi Otonom jilid II, Selasa, (9/2/2021).
Dikatakannya, dalam pertemuan yang dihadiri sebelas mantan aktivis Sekber Cimahi Otonom, kepengurusan baru ditentukan Ketua dan Sekretaris, sementara untuk pengurus lainnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Oland menambahkan dibangkitkannya kembali Sekber Cimahi otonom dilakukan bukan tanpa sebab, namun bertujuan agar berbagai lapisan masyarakat maupun para ASN diseluruh tingkatan termasuk para legislatifnya harus pula mengetahuinya bahwa Cimahi menjadi Kota Otonom seperti sekarang bukan pemberian bukan pula ujug ujug ada. Namun hasil upaya dan perjuangan panjang tenaga pikiran moriil dan materiil
"Proses terbentuknya Kota Cimahi melalui proses yang panjang dan melelahkan, sehingga kewajiban kami untuk tetap melakukan pengawalan. jangan Sampai Kota Cimahi, suatu saat menjadi kumuh bahkan didegradasi menjadi Kecamatan kembali akibat salah manajemen dan kemudian terjadi kebangkrutan massal," jelasnya.
Sementara, Glend Bakri, yang dipervaya untuk menjadi Sekretaris mengungkapkan, dibentuknya Sekber Cimahi Otonom Jilid II ini dilakukan untuk menyikapi perkembangan maupun dinamika yang terjadi di pemerintahan maupun di masyarakat Kota Cimahi. Sebab, sebagai masyarakat Cimahi yang membidani kelahiran Kota Cimahi memiliki tanggungjawab moril agar pelaksanaan pemerintahan maupun kemasyarakatan di kota Cimahi bisa berjalan sesuai fungsinya.
"Kami punya beban moril agar Otonomi Kota Cimahi ini bisa berjalan dengan baik yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Cimahi,' paparnya.
Dia berharap keberadaan Sekber Cimahi Otonom Jilid II ini akan memberikan kontribusi yang nyata bagi pengawalan pemerintahan di Kota Cimahi, sehingga jangan sampai terjadi lagi kasus korupsi yang menyeret dua wali kota dan satu mantan wali Kota Cimah.
"Cimahi pernah menjadi trending atas kasus OTT yang menimpa walikota non aktif Ajay M Peiatna dan dua pendahulunya," pungkasnya.
