Limawaktu.id, Kota Cimahi – Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat terkait dengan pendidikan menuai kritikan dari Anggota DPRD Jawa Barat yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD yang digelar belum lama ini . Interupsi disampaikan oleh anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf ERwinsyah.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan jika persoalan lahan menjadi kendala dalam pembangunan sekolah jenjang SMA dan SMK di Jawa Barat.
“Saya menerima keluhan soal pengadaan tanah bagi pembangunan SMA dan SMK,” terang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurutnya, dalam dunia pendidikan di Jawa Barat, selama ini kita abai menyediakan sekolah baru dan abai melakukan revitalisasi sekolah, jumlah ruang kelas relatif terbatas dan jumlah sekolah baru relatif tidak dibangun.
“Bahkan jika melihat data statistik pada 2020 tidak ada pembangunan sekolah baru. Tentunya ini perlu langkah-langkah yang cerdas. Salah satu problem dari pembangunan sekolah adalah harga tanah yang relatif mahal, yang terjadi di pusat-pusat kota,” katanya.
Dia menyebutkan problem tersebut terjadi di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, di Kota Bogor, Kota Depok atau Kabupaten dan Kota Bekasi.
“Maka harus dilakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam hal ini dinas pendidikan,” sebut Dedi.
Dikatakannya, strategi yang akan dilakukan adalah melakukan akuisisi sekolah-sekolah swasta yang sudah tidak bisa bergerak secara regulasi dan fiskal, untuk diakuisisi dan dibeli oleh pemerintah daerah, atau menggabungkan antara SMP dan SMA dalam satu kawasan sekolah karena itu akan mengefisienkan pengadaan tanah.
“Ini harus dilakukan karena pada tahun 2026 dan 2027 saya ingin lulusan SMP itu bisa terserap 100 persen di SMA atau SMK,” katanya.
Sementara, Anggota DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah dalam interupsi saat Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat tersebut mengungkapkan, banyak permasalahan yang muncul akibat dari kebijakan pemerintah.
Maulana mencatat khususnya di Komisi V sedikitnya ada 15 kebijakan di dunia pendidikan, namun dari berbagai masalah tersebut ada dua hal yang paling memberatkan terutama di sekolah swasta, yaitu kebijakan terkait dengan ijasah dan kebijakan terkait dengan Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
Terkait dengan ijasah, pernah dilakukan rapat antara perwakilan pihak sekolah swasta di Komisi V yang dihadiri oleh pimpinan DPRD yaitu Wakil Ketua Acep Jamauldin, termasuk rapat PAPS yang dapat diterima oleh Ketua DPRD H. Buki Wibawa.
“Namun apakah rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat memberikan warna ?, jangankan merubah memberikan warna saja tidak, andai saja pemerintah tetap pada keputusannya tolong bisa menerima mereka secara langsung agar dapat mendengar dan menerima pendapat dan keluhan secara langsung, ” tegas Maulana.
Dia khawatir keberdaan DPRD Jawa Barat dianggap tidak ada oleh mereka karena jangankan untuk merubah keputusan, untuk bertemu saja dengan pemberi keputusan saja mereka tidak bisa, sehingga mereka harus sampai melakukan gugatan ke PTUN.
“Gugatan mereka ke PTUN mencerminkan keburukan pemerintah secara moralitas karena tidak bisa menjembatani antara kebijakan mereka dengan masyarakat yang ada didalam pemerintahan ini,” pungkasnya.
