Limawaktu.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviani Murni menilai penghapusan Ujian Nasional (UN) merupakan langkah tepat dengan kondisi pendidikan sekarang. Apalagi menurutnya banyak yang menilai UN merupakan momok menakutkan bagi siswa.
Hal itu disampaikannya ketika saat melakukan kunjungan ke Lembang, Kabupten Bandung Barat (KBB), Kamis (12/12/2019). Menurut Sylviani, rencana tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan sebagian besar masyarakat. "Bagaimana mereka (siswa) mau mengerjakan suatu ujian dengan kecerdasan, ketenangan dan wawasan, kalau itu (UN) menjadi momok yang menakutkan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim merencanakan penghapusan UN. Nadiem menyebut, program pengganti ujian nasional akan mulai berlaku di 2021.
Di intern DPD, kata Silvyani, pihaknya sudah beberapa kali menggelar rapat untuk membahas rencana penghapusan UN sebelum anggota DPD baru periode 2019-2024 dilantik. "Sejak itu sudah ada konsep bagaimana menggantikan UN. Memang tujuan UN sebenarnya untuk memetakan pendidikan di seluruh Indonesia seperti apa, tetapi bukan menjadi satu-satunya patokan kelulusan," terangnya.
Dia menyatakan, kelulusan siswa bukan ditentukan lewat UN saja melainkan juga dilihat dari kesehariannya di lingkungan sekitar serta hubungan sosialnya. "Nah ini semuanya mesti dilihat secara integral, integrated, dan komperensif. Masa orang dinilai dalam tempo sehari, sesaat, ini kan masih panjang prosesnya. Itulah yang Menteri Pendidikan sejalan dengan apa yang sebagian besar masyarakat inginkan," jelasnya.
Pihaknya berharap, Mendikbud mengeluarkan solusi atau kebijakan tepat pengganti UN. Saat ini, DPD RI juga sedang mencari masukan dari para pakar pendidikan bagaimana mengganti UN agar nantinya keputusan yang dikeluarkan bisa memajukan dunia pendidikan di tanah air.
"Mesti ada pengganti lain, bukan UN tapi yang betul-betul tepat. Kita berharap UN atau pengganti apa pun tidak membuat momok buat masyarakat pendidikan, buat anak-anak," tandasnya.
