Selasa, 27 November 2018 15:56

Ajukan PK Soal Putusan Lahan, Begini Penjelasan Pengembang Komplek Fadjar Raya

Reporter : Fery Bangkit 
Aksi penolakan warga komplek Fadjar Raya Estate.
Aksi penolakan warga komplek Fadjar Raya Estate. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Pihak pengembang Komplek Fadjar Raya, yakni PT Puri Fajar Purnama mengaku sudah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan soal lahan seluas 3.470 meter persegi di komplek yang terletak di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi itu.

Sebelumnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri No:25/Pdt G/2013/PN.BB, Putusan Pengadilan Tinggi No:492/Pdt/2013/PT.Bdg, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No:1843/Pdt/2014 serta Putusan Eksekusi No. 42/Pdt. Eks G/2016/PN.BLB, pihak pengembang selaku tergugat kalah dipengadilan.

Baca Juga : Warga Komplek Fadjar Raya Tolak Eksekusi Lahan 

Atas putusan itu, ahli waris Alm. Didi bin Suganda selaku penggugat berhak atas lahan yang dijadikan lapangan tenis dan kantor RW 24 itu. Pihak ahli waris pun mengajukan permohonan eksekusi lahan yang langsung direalisasikan pada Selasa (27/11/2018).

Meski sempat ada perlawanan dari warga, eksekusi pun tetap berlangsung. Plang tanda lahan milik ahli waris Alm. Didi bin Suganda disertai putusannya pun sudah berdiri kokoh di sekitar lahan.

Baca Juga : Sempat Ricuh, PN Bale Bandung Eksekusi Lapang Tenis dan Kantor RW Komplek Mewah di Cimahi

"Kami telah memasukan PK. Kami harus menunggu peroses PK. Kami dirugikan, warga dirugikan," kata Siti Ranina, mantan Direktur PT Puri Fajar Purnama saat ditemui di lokasi.

Menurut Siti, gugatan yang dilakukan pihak penggugat sangat janggal. Pasalnya, pihak menggugat menyebutkan bahwa lahan itu dikuasai pengembang tahun 1985.

Baca Juga : Ricuh Eksekusi Lahan di Cimahi, Warga: ini Kasus Main-main

Padahal, kata dia, perusahaannya baru berdiri tahun 1989, dan disahkan tahun 1990. "(Tahun) 1985 perusahaan kami belum buka. (Tapi) seolah kami dituntuk sudah menguasai padalah baru beridiri 1985," terangnya.

Selain itu, lanjut dia, pihak penggugat menyebutkan bahwa lapangan tenis berada di atas persil nomor 30 dan persil itu tak termasuk dalam Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal, lahan lapangan tenis dan seluruh rumah di Komplek Fadjar Raya termasuk persil 28 dengan total luas 33.330 meter persegi. Lahan lapangan tenis itu, kata dia, dibeli dari ahli waris Adi Wikarta seluas 33.320 meter persegi.

"Sudah dikuakan surat kantor pertanahan tahun 2013 menyatakan bahwa persil 30 tidak termasuk ke dalam sertifikat Hak Guna Bangunan no 563 Cibabat," bebernya.

Untuk itu, tegas dia, pihaknya akan melakukan PK terkait keputusan pengadilan yang memenangkan ahli waris Alm. Didi bin Sugandi.

Sementara itu, Kuasa Hukum ahli waris Alm. Didi bin Suganda, Cahya Wulansari mempersilahkan pihak pengembang melakukan PK terkait putusan pengadilan. Yang jelas, kata dia, pihaknya sudah memiliki kekuatan hukum untuk mengeksekusi lahan tersebut.

"Dari mereka ada upaya hukum PK silahkan. (PK) tidak bisa menghalangi upaya hukum (eksekusi)," tandasnya.

Baca Lainnya