Jumat, 15 November 2019 13:57

Ada Sanksinya, Pemkot Cimahi Tetap Patuh PP 78 Soal Upah Buruh

Penulis : Fery Bangkit 
buruh kota cimahi ketika menggelar aksi demo
buruh kota cimahi ketika menggelar aksi demo [Fery Bangkit]

Limawaktu.id - Keinginan buruh di Kota Cimahi untuk mendapat kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) hingga 13,2 persen tahun 2019 hampir dipastikan tidak akan terwujud.

Sebab, berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Cimahi yang diisi unsur pemerintahan, serikat buruh dan pengusaha, kemarin, sudah diputuskan bahwa UMK tahun depan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Upah tetap menggunakan formulasi laju inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diakumulasikan dengan UMK Cimahi tahun 2019. Artinya, upah para buruh tahun depan hanya naik 8,51 persen, atau menjadi Rp3.138.985. Sementara UMK tahun ini hanya
Rp2.893.074.

"Kalau pleno sudah final, tidak keluar dari rumus formulasi PP 78. Sudah ditetapkan angkanya oleh pusat, 8,51 persen," terang Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Cimahi, Febi Perdana Kusumah saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Jumat (15/11/2019).

Namun, keputusannya tetap menunggu hasil pengumuman dari Gubernur Jawa Barat. Sebab hasil pleno UMK tahun 2020 itu akan langsung diserahkan kepada Wali Kota Cimahi. Kemudian Wali Kota Cimahi, merekomendasikannya kepada Gubernur Jawa Barat.

"Nanti diajukan ke gubernur. Menjadi bahan wali kota untuk merekomendasikan ke gubernur," ujarnya. Saat rapat pleno, terang Febi, memang sempat ada perdebatan terutama dari serikat pekerja yang menginginkan UMK tahun depan naik 13,2 persen. Namun, tegas Febi, pihaknya sendiri tak bisa begitu saja melenceng dari PP 78.

Sebab jika aturan tersebut tidak dipatuhi, bisa saja seorang kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Cimahi mendapatkan sanksi, sesuai yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sanksinya administratif.

"Kalau melihat aturan selama PP 78 memang belum dirubah artinya pihak pemerintah daerah pasti akan patuh. Kalau kepala daerah tidak patuh terhadap aturan pusat ada sanksinya, lebih beratnya bisa diberhentikan dari jabatan," tegasnya.

Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), Asep Jamaludin mengatakan, pihaknya sejak awal menginginkan upah tahun depan naik 13,2 persen. Kenaikan upah versi buruh itu dilihat dari Kebutuhan Hidup Layak (KHl) terbaru. "Sebetulnya kenaikan kita realistis gak muluk-muluk. Kita hanya meminta kepada wali kota untuk menetapkan (kenaikan) upah 13,2 persen," katanya. 

Baca Lainnya