Minggu, 16 September 2018 19:55

Ada Perda Fasum-Fasos tapi kok Pengembang Masih Membangkang

Reporter : Fery Bangkit 
Illustrasi.
Illustrasi. [Fery Bangkit / Limawaktu]

Limawaktu.id - Adanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum berdampak terhadap fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos).

Sebab, dari sekian banyak komplek perumahan yang ada di Kota Cimahi, baru satu pengembang yang telah menyerahkan fasos dan fasumnya kepada Pemerintah Kota Cimahi sebagaimana yang tertera dalam Perda.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Ira Triana mengatakan, fasum dan fasos wajib dikembalikan pengembang setelah perumahan berdiri. Penyerahan itu dibutuhkan agar terdata sebagai aset negara untuk melindungi hak warga.

"Ketika perumahan berdiri secara hukum itu fasilitas fasos dan fasum harus diserahkan jadi milik negara, itu salah satunya ada jalan, drainases, RTH (ruang terbuka hijau), tempat ibadah, kuburan itu harus diserahkan," tegas Ira, Minggu (16/9/2018).

Kini, dengan adanya Perda, sebetulnya bisa menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pengembang agar segera menyerahkan kedua fasilitas publik itu kepada pemerintah daerah.

Pihaknya, lanjut Ira, akan melakukan pendataan jumlah perumahan di Kota Cimahi. Pendataan akan dilakukan Tim Fasum-Fasos yang sudah dibentuk Pemerintah Kota Cimahi. Untuk penindakanan, pihaknya baru sebatas memberikan teguran.

"Nanti tim akan melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang," terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri menilai, kesadaran pengembang di Kota Cimahi untuk menyerahkan fasum dan fasos sangat rendah.

Enang menganggap, pihak pengembang sangat licik. Pasalnya, kata dia, pengembang ini tidak memiliki tanggungjawab dengan meninggalkan konsumen tanpa menyerahkan terlebih dulu kepada pihak pemerintah daerah.

"Pengembang licik, tidak bertanggung jawab terhadap pemerintah," kata Enang.

Menurut politisi Partai NasDem tersebut, dari ratusan perumahan di Kota Cimahi, hanya satu perumahan yang baru menyerahkan asetnya kepada Pemerintah Kota Cimahi. Hal itu terjadi sejak Kota Cimahi berdiri 17 tahun silam.

"Baru Puri Cipageran yang diserahkan, kemana pengembang lainnya? Gak boleh pengembang begitu lahan terjual mereka (konsumen) ditinggalkan," tegas Enang.

Atas permasalahan tersebut, Enang juga menyoroti kinerja Pemerintah Kota Cimahi. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan terkait pengembang masih lemah.

"Pemkot harus selektif memberikan izin. Jangan sampai main todong. Keteledoran dari kita kebanyakan," tandasnya.

Baca Lainnya