Limawaktu.id,- Pernyataan Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 9 Februari 2023 lalu di Medan Sumatera Utara membuat publik dan pengusaha media nasional tercengang.
Bagaimana tidak, presiden dengan jelas dan akurat menyebut bahwa 60 persen belanja iklan nasional diambil asing.
“Kenapa bisa begitu?” tanya Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia Yakub dalam siaran pers yang diterima Limawaktu.id, Senin (13/2/2023).
Dia menilai ada yang miss terkait tata kelola industri media di Indonesia serta minimnya pembinanan dan pemberdayaan terhadap pengusaha media nasional.
“60% adalah angka yang sangat tinggi (majority) dalam sebuah bisnis. Untuk itu hal ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.
Dirinya meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi serta mendorong industri media nasional dengan berbagai regulasi dan kebijakan agar bisa segera bangkit dan merebut kembali belanja iklan yang hilang serta memperluas pangsa pasar secara global.
“Ribuan media online di tanah air saat ini menanti berbagai kebijakan dan kemudahan dari regulator untuk dapat secara aktif (secara normatif) dapat berkiprah dan meramaikan industri media nasional,” bebernya.
Dia juga menyampaikan bahwa untuk dapat membuat pemerataan bisa dibuat segmen usaha di bidang media, misalnya kualifikasi kecil untuk di Kabupaten/kota, kuakifikasi menengah untuk di tingkat regional dan kualifikasi besar untuk nasional
“Hal tersebut juga telah sesuai dengan kaidah-kaidah usaha yang sudah umum dan berlaku di sektor usaha lainnya sebagaimana amanah undang-undang No 1 Tahun 1987 tentang dunia usaha,” terang dia.
Menurut dia, selain memberikan kemudahan dalam pembinaan juga dapat memberikan kemudahan dalam pemenuhan persyaratan yang berimbang untuk tumbuh kembangnya industri media secara lebih luas.
“Dengan begitu, sebaran belanja iklan nasional akan lebih merata sekaligus menjadi solusi di bidang ekonomi serta ketenagakerjaan secara nasional,” pungkasnya.
