Kamis, 28 Februari 2019 15:59

17 Ribu Saldo BNPT di KBB Kosong Tahun Lalu, Salah Transfer atau?

Reporter : Fery Bangkit 
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna saat memberikan bantuan kepada warga KBB.
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna saat memberikan bantuan kepada warga KBB. [limawaktu]

Limawaktu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengakui jumlah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun lalu tidak menyeluruh kepada semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Tahun lalu, dari total 95.599 KPM di KBB, yang menerima BPNT hanya sekitar 77.000 KPM. Bahkan ada temuan sebanyak 17.000 saldo rekening yang ditransferkan kepada KPM ternyata saldonya kosong. Akibatnya KPM yang bersangkutan tidak bisa membeli kebutuhan pangan seperti beras atau telur karena nilai bantuan sebesar Rp110.000/KPM/bulan tidak ada dalam rekening.

Baca Juga : Bupati dan Wakil Bupati KBB Dinilai 'Akur' Lecehkan DPRD KBB

"KPM yang saldonya kosong itu kami ajukan lagi tahun ini karena mereka memang warga kurang mampu. Semoga bisa terealisasi sehingga nanti kalau itu bisa, maka kuota penerima di KBB menjadi bertambah lagi dari data awal 82.971 KPM," jelas Kepala Dinas Sosial KBB, Heri Partomo, Kamis (28/2/2019).

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengaku sedih dengan masih banyaknya warga KBB yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penerima program pusat di KBB mencapai 82.971 dan jumlah itu sudah mengalami penurunan dari asalnya 95.599 KPM.

Baca Juga : 20% Acuhkan Pegawai Pegawai Pemkab Bandung Barat Acuhkan Surat Edaran Bupati, Soal Apa?

"Masih banyaknya warga KBB yang mendapat program BPNT bukan membuat saya bangga. Sebaliknya saya sedih dengan kondisi itu karena artinya masih banyak warga KBB yang miskin," kata Aa Umbara.

Masih banyaknya warga KBB yang membutuhkan uluran tangan dari program bantuan sosial menjadi pekerjaan rumah bagi dirinya selaku orang nomor satu di KBB. Berdasarkan data dari Dinas Sosial KBB dan juga hasil blusukan dirinya terjun ke masyarakat, warga miskin terbanyak ditemukan di wilayah selatan. Pihaknya juga minta Disnaker untuk membuka lapangan pekerjaan, karena warga di wilayah selatan masih banyak yang bekerja ke luar daerah dan menjadi TKI.

Baca Juga : Gali Potensi di Selatan, Aa Umbara Bicara Sapi Perah Hingga Pusat Keramaian

"Sekitar 30% warga di selatan KBB banyak yang menjadi TKI. Ke depan Disnaker harus tampak programnya, termasuk dinas lainnya juga untuk berperanserta memikirkan warga agar dapat sejahtera dua hingga tiga tahun ke depan," ujarnya. 

Terkait BPNT, dia menilai justru lebih bermanfaat ketimbang program bantuan rasta. Sebab program ini membuat masyarakat lebih menikmati karena berasnya layak konsumsi. Walaupun mereka hanya dapat Rp110.000/bulan tapi minimal mereka bisa membeli beras yang seharga Rp10.000 sampai Rp11.000. Dengan berkurangnya KPM penerima dia juga meminta kepada Dinas Sosial untuk mengomunikasikan kepada warga yang tidak mendapatkannya.

"Itu harus dikomunikasikan karena mungkin warga akan bertanya-tanya yang biasa mendapatkan tapi sekarang menjadi tidak. Mudah-mudahan yang tidak dapat ini sudah sejahtera," tandasnya.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer