Limawaktu.id, Bandung Barat - Memasuki usia ke-16 Kabupaten Bandung Barat, sejumlah harapan dan masalah diungkapkan elemen masyarakat Kabupaten Bandung Barat, hal itu mengemuka saat digelarnya Peringatan dua tahun Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) yang digelar di sekretariatnya, Kampung Cibatu Desa Cilame Kecamatan Ngamprah pada Sabtu (8/7/2023).
“Terkait dengan hari jadi KBB kami meminta agar disesuaikan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat pada 2 Januari 2007, bukannya 19 Juni yang selama ini diperingati,” terang Ketua Umum P4KBB Yacob Anwar Lewi, usai kegiatan Peringatan HUT ke-2 P4KBB.
Dikatakannya, saat ini masih banyak persoalan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa permasalahan yang terjadi di KBB diantaranya soal utang pemerintah daerah, defisit anggaran, bonus atlet yang saat ini masih dicicil serta kondisi infrastruktur yang belum sesuai harapan. Padahal tujuan otonomi Kabupaten Bandung Barat adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya.
“Kondisi Kabupaten Bandung Barat saat ini kami nilai sangat memprihatinkan, Pemda Kabupaten Bandung Barat memiliki utang Rp285 Miliar, deficit anggaran Rp580 Miliar, yang akan merugiakn masyarakat,” katanya.
Selain itu, kata Yacob Pemda KBB masih belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan bonus atlet yang berprestasi, yang hingga kini masih dicicil. Adanya pemotongan Dana Alokasi Umum, dan yang lainnya.
Pihaknya meminta kepada Pemerintah KBB agar melaksanakan aktivitasnya secara on the track, sehingga cita-cita yang diperjuangkan oleh pejuang pendirian KBB bisa menjadi kenyataan.
Dia mencontohkan P4KBB mendapatkan aspirasi soal kondisi jalan di Tenjolaut yang kondisinya rusak parah.Kondisi sampah di sekitar Kantor Pemda KBB. Pihaknya meminta pemerintah memperhatrikan hal tersebut.
“Kami tetap akan memberikan masukan untuk perbaikan di KBB jikapun tidak didengar hal itu tidak menjadi urusan,” paparnya.
Dijelaskan Yacob tak selarasnya antara legislatif dan eksekutif di KBB menjadikan berbagai persoalan muncul. Soalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif juga sangat kurang. Para anggota legislatif masih berpikir tentang kemenangan kembali dirinya di Pemilu 2024.
“Kepentingan-kepentingan politik itu seolah-olah diatas segalanya. Sehingga tidak terjadi sinkronisasi sesuai cita-cita kami.Bahkan tidak terjadi sinkronisasi antara Dewan dan Bupati KBB,” pungkasnya.
