Rabu, 6 Desember 2017 8:55

15 Persen Penyelenggara Negara di Cimahi Belum Sampaikan LHKPN

Pegawai Pemkot Cimahi mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Elektronik LHKPN Tahun 2018
Pegawai Pemkot Cimahi mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Elektronik LHKPN Tahun 2018 [limawaktu]

Limawaktu.id, – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi, Harjono menyebutkan, hingga tahun 2016, baru sekitar 85% penyelenggara di Pemerintahan Kota Cimahi yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Masih ada 15 persen lagi yang belum. Tapi ternyata 15 persen itu kebanyakan sudah pensiun,” bebernya, saat ditemui usai Bimbingan Teknis (Bimtek) Elektronik LHKPN Tahun 2018 di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Selasa (5/12/2017).

Ditegaskannya, peneyelenggara setingkat Lurah, Camat, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris Daerah hingga Wali dan Wakil Wali Kota wajib menyampaikan LHKPN.

“Kami sudah membuat Perwal (Peraturan Wali Kota), yang menetapkan pejabat mana saja yang wajib mengirimkan LHKPN,” ujar Harjono.

Harjono menjelaskan, tahun 2018, penyelenggara negara akan semakin dimudahkan soal pelaporan LHKPN. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan pelaporan LHKPN melalui sistem elektronik atau e-LHKPN.

Nantinya, kata dia, penyelenggara negara di Kota Cimahi tidak usah menyampaikan LHKPN secara manual. Selain itu, pelaporannya pun cukup satu tahun sekali, meski ada perubahan jabatan.

Saat ini, lanjutnya, penyelenggara di Kota Cimahi yang wajib melaporkan LHKPN sudah memiliki akun pribadinya masing-masing.

“November itu ada notifikasi dari KPK, password dan user name masing-masing. Kalau sekilas kelihatannya lebih mudah,” ujarnya. (kit