Kamis, 11 Juli 2019 12:54

Jumlah PNS di Cimahi Kurang Ideal, THL Diandalkan

Aparatur Sipil Negara (ASN) Cimahi. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cimahi belum ideal. Kondisi itu dinilai sangat berpengaruh terhadap pelayanan. Imbasnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi banyak yang mengandalkan Tenaga Harian Lepas (THL).

Berdasarkan catatan Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, jumlah abdi negara di Kota Cimahi secara keseluruhan hanya ada sekitar 4.500. Sementara idealnya itu adalah 6.500 PNS.

"Iya kalau idealnya mah 6.500 orang. Kalau setiap tahunnya ada 100-200 yang pensiun, ya makin kurang," terang Sekretaris BPKSDMD Kota Cimahi, Heni Tishaeni saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Kamis (11/7/2019).

Kondisi kekurangan PNS itu, kata dia, kemungkinan tidak akan tercover dalam satu atau dua tahun ke depan meski ada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Seperti halnya tahun lalu, Pemkot Cimahi mendapatkan amunisi tambahan dengan adanya 238 CPNS dan 21 P3K. Namun, jumlah itu jelas masih sangat jauh jika melihat kebutuhan yang ada saat ini. Apalagi, setiap tahunnya angka pensiun PNS itu mencapai 100-200 orang.

Tahun ini pun, Pemkot Cimahi sudah mengusulkan 100 formasi untuk CPNS dan P3K. Rincinnya, 70 persen P3K 30 persen CPNS. Usulan itu berdasarkan kemampuan anggaran, dan itupun belum tentu direstui pemerintah pusat.

"Jumlah pensiun gak seimbang sama penerimaan. Jumlah pensiun dengan yang kita seleksi sekarang gak memenuhi. Masih kurang," jelas Heni.

Belum idealnya jumlah PNS itupun seperti dijadikan dalih setiap OPD di lingkungan Pemkot Cimahi untuk merekrut pegawai non PNS atau THL. "Keberadaan THL itu memang dinas berupaya mengisi kekurangan untuk pelaksanaan tugas. Makanya mereka merekrut," pungkas Heni.

Berdasarkan data BPKSDMD Kota Cimahi, jumlah THL di seluruh OPD Kota Cimahi mencapai sekitar 2.100 orang. Mereka dibayar menggunakan anggaran OPD masing-masing.

Berita Terkait