Sudah 20 hari kasus kerusuhan di Rutan Brimob berlalu tapi hingga kini Polri belum juga mengumumkan dan mencopot, siapa pejabat kepolisian yang harus bertanggung jawab, demikian siaran pers Indonesia Police Watch (IPW).

Revisi UU No. 15/ 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme telah disahkan. UU baru ini sekaligus menjadi alarm kematian bagi gerakan terorisme di Indonesia.

Pasca teror bom Surabaya, wacana dan desakan masyarakat terhadap pengesahan revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, semakin menguat. Hal itu disuarakan juga oleh EDAS Bandung.

EDAS kembali akan menggelar Dialog Dwimingguan dengan tema "Teroris Manifestasi Radikalisme?", pada Minggu, 20 Mei 2018, pukul 14.00 WIB - selesai bertempat di Bale M Café, Jl. Arcamanik Endah No. 74 Arcamanik, Kota Bandung.

Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengintruksikan anggotanya untuk mengambil tindakan tegas (tembak di tempat) apabila ada situasi yang membahayakan jiwa.

Antisipasi serangan teror di Cimahi dan Bandung Barat, Polres Cimahi dan Kodim 0609/Kab Bandung menggelar patroli bersama pada Kamis (17/5/2018).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cimahi mendorong aparat terkait untuk mengungkap aksi terorisme di beberapa daerah.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta kepada seluruh pers nasional dalam membuat atau menyiarkan berita tentang tindak terorisme, harus memahami bahwa terorisme bukanlah pelaksanaan dari sebuah agama tertentu.

Untuk menangkal paham radikalisme, jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan memaksimalkan peran Babinsa dan Danramil. Caranya, melalui pembinaan komunikasi sosial dan melalui kesadaran bela negara.

Adanya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menganggap aksi teroris bom Surabaya sebagai rekayasa pemerintah, mendapat kecaman dari Forum Pasundan Bergerak yang menggeruduk kantor DPW PKS Jabar di Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (15/5/18).