Pilkada Zaman Now Serba DPP, Bertolakbelakang Dengan Demokrasi ?

Sejak Pilkada Serentak 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan kandidat calon kepala daerah untuk melampirkan persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing partai politik pengusung.