Meski kini penghayat kepercayaan di Indonesia sudah diakui negara, namun tetap saja belum membuat penghayat kepercayaan di Kota Cimahi merasa lega.

Rabu, 22 November 2017 18:29

Puluhan Antropolog Mendukung Putusan MK

Antropolog Untuk Indonesia (AUI) dan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait diakuinya legalitas penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan.

Kementrian Agama (Kemenag) Kota Cimahi angkat bicara usai dikabulkannya penghayat kepercayaan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kolom kepercayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi masih menunggu instruksi lanjutan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bahagia. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sekitar 396 jiwa warga Kampung Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengesahkan penghayat kepercayaan diakui dan bisa ditulis dalam kolom agama yang terdapat di Kartu Identitas Penduduk (KTP) disambut sukacita oleh komunitas penghayat kepercayaan agama leluhur.

Penganut aliran kepercayaan 'Sunda Wiwitan' di Kp. Adat Cireundeu, Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kini bisa bernafas lega.