Kamis, 16 September 2021 13:16

Produk Belum Punya Sertifikasi Halal? Ikuti Program Sehati

Reporter : Iman Nurdin
Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki
Plt Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki [Humas Kemenag RI]

PUNYA Produk makanan tapi belum memiliki sertifikasi halal? Tidak perlu bingung. Kementerian Agama Republik Indonesia kini meluncurkan program Sehati (Sertikasi Halal Gratis). Program fasilitasi ini diperuntukan usaha kecil dan menengah (UMK) yang memproduksi barang atau jasa yang berkatagori dikenai kewajiban bersertifikat halal.

Menurut Plt. Kepala BPJH kemenag, Mastuki, peserta program Sehati adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenai kewajiban bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Produk tersebut adalah barang dan atau atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Mastuki dalam siaran Pers Rabu (19/9/2021).

Mastuki yang juga Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH ini mengatakan, produk makanan dan minuman juga merupakan jenis produk yang telah dikenai penahapan kewajiban bersertifikat halal sebagaimana telah diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019 hingga tanggal 17 Oktober 2024.

"Jadi, program Sehati ini hanya dapat diikuti bagi pelaku UMK dengan produk seperti diatur dalam Pasal 1 UU JPH. Sebagai contoh, misalnya UMK dengan produk makanan dan minuman tentunya termasuk di sini," jelas Mastuki.

Untuk mengikuti program Sehati, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Ada lima persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMK, yaitu:
a. Belum pernah mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitasi Sertifikasi Halal dari pihak lain;
b. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);
c. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB);
d. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun;
e. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 (dua puluh) dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

Selain itu, pelaku UMK juga wajib memenuhi persyaratan khusus berikut:
1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait;
2) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu);
3) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
4) Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

Ayo, segera ikuti Program Sehati.

Baca Lainnya