Selasa, 16 April 2019 11:33

Warga Miskin dan Berpendidikan Rendah Rentan Politik Uang

Reporter : Bubun Munawar
Mada Sukmajati (kemeja putih) dan Wawan Mas'udi (batik) memaparkan hasil penelitian potensi politik uang di Yogyakarta, Senin 15 April 2019.
Mada Sukmajati (kemeja putih) dan Wawan Mas'udi (batik) memaparkan hasil penelitian potensi politik uang di Yogyakarta, Senin 15 April 2019. [VOA]

Limawaktu.id - Warga miskin dan berpendidikan rendah sangat rentan dipengaruhi hak suaranya dengan politik uang. Bahkan, salah seorang Caleg mengaku politik uang sudah menjadi semacam kewajiban dalam Pemilu kali ini. Kondisinya pada 2014 lalu sudah cukup parah, dan tahun ini lebih parah lagi.

 “Ada sejumlah caleg yang baru maju kali ini, mereka baru di politik tetapi secara keuangan punya modal besar. Mereka ini yang menambah rusak suasana,” kata caleg yang tidak mau disebut namanya itu kepada VOA.

Baca Juga : Ridwan Kamil:Kualitas Hidup Anda Ditentukan dengan Datang ke TPS

Dikatakan dia, Pemilu sebelumnya, kondisi tidak separah tahun ini. Setiap datang ke kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi, yang ditanyakan sebelumnya adalah apa yang dibawa para caleg. Dengan kondisi ini, caleg bermodal besar lebih berpeluang jadi dibanding mereka yang memiliki kapasitas intelektual maupun sosial.

“Kalau anak-anak baru ini jadi, saya malah kasihan ke masyarakat. Betul itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kualitas dewan baru nanti,” katanya.

Baca Juga : Pelatihan Saksi Pemilu di KBB Minim Peserta, Logistik Terbuang Percuma

Peneliti Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Mada Sukmajati menyebutkan, dari penelitian yang dilakukan di Jogyakarta,  bentuk politik uang di masa kampanye dan hari tenang serta hari H pencoblosan, sudah berbeda.

“Dalam bentuk apa yang kita sebut sebagai club goods, Barang-barang untuk kelompok. Misalnya bantuan untuk ibu-ibu pengajian, gereja, untuk klub bola voli, untuk karangtaruna. Ini lebih banyak di periode kampanye terbuka. Tapi untuk masa tenang dan hari H pemungutan suara, hampir bisa dipastikan bentuknya adalah uang cash dan dalam bentuk Sembilan Bahan Pokok (Sembako),” sebut  Mada Sukmajati.

Yang menyatakan pemberian barang atau uang dalam pemilu dibolehkan. Namun faktanya, rata-rata tetap mau menerima. “Masyarakat ini semacam berkepribadian ganda. Satu sisi mayoritas mengaku tidak boleh memberi barang atau uang, tetapi di sisi lain jika ada yang memberikan, mayoritas mau menerima,” tambah Mada.

Baca Lainnya