Senin, 22 Januari 2018 20:06

Warga di KBB Adukan Panwaslu ke DKPP, ini Alasannya

Reporter : Fery Bangkit 
Ilustrasi.
Ilustrasi. [Net]

Limawaktu.id,- Agus Gunawan, warga Bandung Barat melaporkan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena diduga telah melakukan pelanggaran dalam proses seleksi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Dikatakan Agus, Panwaslu dianggap salah dalam menyeleksi anggota Panwascam beberapa waktu lalu. Pasalnya, lembaga pengawas di KBB itu berlaku diskriminatif terhadap peserta seleksi anggota panwascam lantaran salah seorang peserta seleksi tidak dibolehkan melanjutkan ke tahapan seleksi tertulis, alasannya karena tidak memenuhi persyaratan administrasi berupa ijazah terlegalisir basah.

"Namun, seorang peserta seleksi lainnya diperkenankan melanjutkan meski tidak melengkapi persyaratan administrasi. Laporan pelanggaran itu pun, sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Panwaslu Bandung Barat," bebernya, Senin (22/1/2018).

Selain itu, Panwaslu Bandung Barat juga dianggap tidak cermat dalam mencantumkan nomor register peserta seleksi panwascam sehingga terjadi kekeliruan peserta seleksi.

Surat ralat kemudian dikeluarkan pada hari dan tanggal yang berbeda, namun dibuat pada tanggal yang sama dengan surat sebelumnya, yakni 22 Oktober 2017.

Parahnya lagi, lanjut Agus, Panwaslu bahkan meloloskan anggota Panwascam yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru SMP. Dalam seleksi tersebut, Panwaslu juga tidak mencantumkan nilai hasil seleksi.

"Dengan berbagai alasan ini, maka saya mengadukan Panwaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," tuturnya.

Perkara dugaan pelanggaran kode etik Ketua dan Anggota Panwaslu Bandung Barat itu sedianya memasuki tahap sidang pada Kamis (18/1) lalu di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.

"Akan tetapi saya tidak bisa menghadirinya. Biasanya ada sidang lanjutan, tapi saya belum menerima informasi yang pasti. Tapi biasanya, informasi dari kawan pengadu lain yang datang ke Bawaslu, jadwal sidang berikutnya itu sekitar lima hari dari sidang yang pertama," ucap Agus.

Menanggapi hal tersebut, anggota Panwaslu Bandung Barat, Asep Nurfalah menilai bahwa pengaduan itu merupakan suatu hal yang wajar. Dia beralasan, si pelapor yang merupakan peserta seleksi mungkin tidak puas atas keputusan yang telah ditetapkan oleh pihaknya.

"Pengaduannya tidak terkait dengan pelanggaran tahapan, lagi pula sifatnya hanya normatif, sudah kami sampaikan klarifikasinya," ungkap Asep.

Terkait soal penetapan anggota panwascam yang berlatar belakang ASN, dia menyatakan bahwa tak ada aturan yang melarangnya. "Cuma ketika di dirinya melekat fungsi struktur PNS, misalkan kepala sekolah, dia itu harus off atau berhenti. Terkait PNS, tidak ada larangan sesuai aturan di Undang-undang Nomor 7/2017," terangnya.