Selasa, 29 Mei 2018 20:53

Verifikasi Faktual calon DPD RI dituntut Tanpa Cacat

Reporter : Jumadi Kusuma
Rapat Kerja Penyampaian Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh KPU Provinsi ke KPUD Kabupaten/Kota di Hotel Grand Aprilia Jl. Pelajar Pejuang 45 Bandung, Selasa (29/5/18).
Rapat Kerja Penyampaian Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh KPU Provinsi ke KPUD Kabupaten/Kota di Hotel Grand Aprilia Jl. Pelajar Pejuang 45 Bandung, Selasa (29/5/18). [Limawaktu]

Limawaktu.id,- verifikasi faktual syarat dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (dpd) RI harus sempurna. Tuntutan itu sangat beralasan karena KPUD kabupaten/kota, PPK, dan PPS sudah berpengalaman memverifikasi syarat dukungan calon peserta pemilu perseorangan.

Demikian antara lain dikemukakan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat pada acara pembukaan Rapat Kerja Penyampaian Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh KPU Provinsi ke KPUD Kabupaten/Kota di Hotel Grand Aprilia Jl. Pelajar Pejuang 45 Bandung, Selasa (29/5/18).

Baca Juga : Oni Pelawak, kembali Daftar Calon Anggota DPD RI

Menurut Yayat, sampel dukungan 10% dari setiap kabupaten/kota telah ditentukan. Petugas verifikasi juga harus menjalankan tugas dengan sungguh- sungguh.

"Jangan sampai hasil pekerjaan itu mampir dulu di Bawaslu atau Pengadilan Tata Usaha Negara," sebutnya sambil mengingatkan verfak calon anggota DPD tidak seberat verfak calon perseorangan bupati/wali kota.

Baca Juga : M Sidarta calon anggota DPD lolos ketahap berikutnya

Sementara itu Komisioner KPU Jabar Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Nina Yuningsih mengingatkan jajarannya untuk bekerja maksimal.

"Tugas-tugas kita harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan partisipasi pemilih," sebutnya.

Baca Juga : Dari 21 Balon DPD baru 12 Lolos, Besok Kamis Hari Terakhir

Ia juga mengingatkan jajaran KPU selalu berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu hingga di TPS, terutama untuk membangun kesepahaman antar pihak serta meminimalkan potensi kecurangan.

Hal senada juga diingatkan Komisioner Divisi Teknis, Endun Abdul Haq, yang secara tegas mengingatkan pentingnya komunikasi antar pihak, termasuk dengan parpol.

Selain dihadiri para Komisioner dan Sekretaris KPU Jabar, kegiatan raker diikuti para Komisioner Divisi Hukum dan Kasubag Hukum KPUD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer