Kamis, 21 September 2017 16:40

Uang Transport Dilarang Dalam Kampanye Pemilu

Ditulis Oleh Jumadi Kusuma
Yamardi Anwar, S.IP., M.Si, Akademisi Universitas Jendral Achmad (UNJANI)
Yamardi Anwar, S.IP., M.Si, Akademisi Universitas Jendral Achmad (UNJANI) [limawaktu dok]

Limawaktu.id - Lazimnya dalam Pilkada, para pemilih mendapatkan uang transport setelah menghadiri kampanye atau sosialilasi calon kepala daerah, hal tersebut legal dan tidak melanggar aturan.

Namun, hal tersebut dalam aturan Pilkada serentak 2018 ada perbedaan, seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016, yang menegaskan biaya transport dilarang diberikan dalam bentuk uang selama masa kampanye.

Komisioner KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) Divisi Hukum Ai Wildani Sri Aidah saat ditemui di sekretariat KPU KBB menyatakan, pemberian biaya transport, makan dan minum itu tidak boleh dalam bentuk uang selama masa kampanye.

Sementara itu Asep Dudung, warga Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat menyayangkan aturan itu., "Kalau tidak boleh diberi uang, tak akan banyak yang datang, jadi nggak rame kampanyenya," katanya, Kamis (21/9).

Dilain pihak lain, akademisi Universitas Jendral Achmad Yani (UNJANI) Yamardi Anwar, S.IP., M.Si mengatakan, pemberian amplop atau uang transport itu melukai nilai demokrasi.

"Idealnya pemilih yang memberikan donasi pada pasangan calon yang disukainya sesuai dengan visi, misi dan programnya dalam bentuk sumbangan dana kampanye," jelasnya.

Dikarenakan, kata Yamardi, pemilih itu pemegang kedaulatan rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di parlemen maupun eksekutif, mau tidak mau mereka harus bekerja keras untuk menentukan yang terbaik.

"Bukan orang yang diundang dan dibayar oleh pasangan calon politik. Pemilih harus datang dengan sukarela bukan karena uang transport," pungkas dia. (jk)