Limawaktu.id,- Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, termasuk di wilayah Jawa Barat akan mendapat pengawalan ketat dari polri dan tni.
Dua instansi tersebut akan terus bersinergi
agar jalannya Pilkada yang digelar pada 27 Juni 2018, termasuk di wilayah hukum Polres Cimahi itu bisa tetap aman dan kondusif.
Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara, mengatakan, Polres Cimahi telah menyiapakan 800 personel atau sekitar atau dua pertiga dari seluruh personel Pores Cimahi, untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada di Cimahi dan Bandung Barat.
Polres Cimahi sendiri akan dihadapkan dengan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Cimahi dan Bandung Barat.
"Sejak awal kami telah melaksanakan pra operasi mantap praja dengan menggelar kegiatan-kegitan yang terus bersinergi dengan TNI," ujar ujarnya di Mapolres Cimahi, Jalan Amir Mahmud, Jum'at (18/5/2018).
Selain itu, pihaknya pun telah menyiapkan personel dan cara melakukan tindakannya jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan, saat pelaksanaan pilkada tersebut.
"Seluruh elemen masyarakat bersama-sama kita libatkan dengan TNI dan solidaritas TNI-Polri juga kita jaga bersama dengan masyarakat tokoh dan pemerintah daerah," kata Rusdy.
Sebelumnya, untuk mengawal Pilkada serentak tahun 2018 diseluruh daerah Indonesia, jajaran TNI AD sudah menyiapkan satuan untuk membantu pihak kepolisian agar jalannya Pilkada bisa aman dan kondusif.
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Letjen TNI Tatang Sulaiman, mengatakan TNI AD sudah menyiapkan sebanyak 95 ribu personel untuk mengawal pelaksanaan pilkada di 171 daerah.
"Saya pikir kewajiban kita (TNI AD) untuk membantu pihak kepolisian untuk mengawal pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia," ujar Letjen TNI Tatang Sulaiman saat berkunjung ke Unjani Cimahi belum lama ini.
Selain itu, jendral bintang tiga ini mengatakan, agar tahapan-tahapan pilkada bisa berjalan lancar sesuai koridor hukum dan masyarakat paham dengan tahapan pilkada perlu diberikan arahan dan penjelasan dan aturannya.
Atas hal tersebut, ucapnya, jajaran TNI AD harus berdiri disemua golongan dan tidak boleh berpihak, sehingga netralitasnya bisa terjamin.
"Inilah yang dikatakan netralitas TNI, jadi TNI itu lebih tinggi harganya. Kalau TNI sudah memihak pasti ada yang diuntungkan," katanya.
Ia mencontohkan, misalnya ada 4 kelompok, TNI memihak satu kelompok, sehingga yang diuntungkannya hanya satu kelompok dan yang dirugikannya tiga kelompok.
"Sehingga lebih banyak yang tidak diuntungkan. Itu pengalaman pahit bagi TNI," ujar Tatang.
