Kamis, 20 September 2018 13:10

Terlambat Sampaikan LADK, Parpol dan Caleg di Cimahi Bisa Batal Ikut Pemilu 2019

Reporter : Fery Bangkit 
ilustrasi
ilustrasi [limawaktu]

Limawaktu.id, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi meminta para peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 segera menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum 23 September atau hari pertama pelaksanaan kampanye Pemilu 2019.

Koordinator Divisi Hukum KPU Kota Cimahi, Sri Suasti menegaskan, jika partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Cimahi terlambat atau tak menyerahkan LADK sampai batas waktu yang ditentukan, maka akan diberikan sanksi pembatalan sebagai seperta Pemilu 2019 di wilayah Kota Cimahi.

"Kalau tidak menyampaikan LADK pada 23 September pukul 08-18.00 WIB, partai politik tersebut diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu di daerah bersangkutan," tegas Sri saat ditemui di Sekretariat KPU Kota Cimahi, Jalan Pesantren, Kamis (20/9/2018).

Lantaran laporan dana kampanye untuk calon Anggota DPR atau DPRD dibuat oleh partai politik, maka jika LADK terlambat diserahkan, seluruh caleg di satu tingkatan itulah yang dibatalkan keikusertaannya.

"Kalau partai politik batal ikut Pemilu di Cimahi, maka calon-calonnya juga batal ikut Pemilu," katanya.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam LADK, harus tertuang beberapa isi seperti sumber dana kampanye, bentuk sumbangan dana kampanye, pembatasan sumbangan dana kampanye dan sebagainya.

"Nanti mereka (parpol) harus menyerahkannya dalam bentuk soft file dan hardcopy,"

Dalam LADK, peserta Pemilu 2019 di Kota Cimahi juga harus menyertakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Rekening tersebut wajib dibuka paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kampanye.

Setelah penyerahan LADK, tahapan selanjutnya akan ada masa perbaikan laporan dana kampanye selama tiga hari. Terhitung sejak 23-28 September 2018.

Selain LKDK, lanjut Sri, peserta Pemilu 2019 juga diminta tepat waktu menyerahkan Laporan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yaitu 26 April-2 Mei 2019.

Jika terlambat atau bahkan tidak menyerahkannya ke kantor akuntan publik yang ditunjtuk KPU Kota cimahi, maka peserta Pemilu dapat dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya Anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 338 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Lainnya