Senin, 21 Januari 2019 15:31

Terima Gratifikasi, Relawan Demokrasi Bisa Langsung Dipecat

Reporter : Fery Bangkit 
Sebanyak 55 orang dikukuhkan menjadi relawan demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Senin (21/1/2019) di Hotel Endah Parahyangan.
Sebanyak 55 orang dikukuhkan menjadi relawan demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Senin (21/1/2019) di Hotel Endah Parahyangan. [Fery Bangkit/Limawaktu]

Limawaktu.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi melarang relawan demokrasi menerima gratifikasi dari para peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua KPU Kota Cimahi, Mochamad Irman mengatakan, tugas para relawan hanya menyosialisasikan seputar Pemilu. Termasuk menginformasikan siapa saja yang menjadi pesertanya. Namun kalau ada yang terbukti mengkampanyekan figur tertentu dengan iming-iming gratifikasi, maka akan diberikan sanksi.

Baca Juga : Yana Ajak Ormas Sukseskan Pemilu 2019

"Jangan sampai mengkampanyekan peserta, apalagi menerima gratifikasi. Kalau terbukti, kita langsung berhentikan," tegas Irman saat ditemui di Hotel Endah Parahyangan, Senin (21/1/2019).

Seperti diketahui, KPU Kota Cimahi resmi mengukuhkan 55 orang menjadi relawan demokrasi. Mereka akan bertugas membantu KPU dalam menyosialisasikan seputar Pemilu yang akan berlangsung 17 April mendatang.

Baca Juga : Dibayar Rp 750 Ribu/Bulan, Relawan Demokrasi Ditargetkan Raih 77,5 Persen Partisipasi Pemilu di Cimahi

Dijelaskan Irman, dalam kode etik juga sudah jelas bahwa para relawan harus bersikap independen, imprasial, non partisan dan tidak menerima pemberian atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu.

"Itu kan dituangkan dalam surat pernyataan. Mereka sudah janji," ucapnya.

Baca Juga : Alasan Mahasiswa Cantik ini Mau Jadi Relawan Demokrasi

Diakui Irman, para relawan ini rentan untuk tergoda terhadap hal-hal negatif seperti itu. Namun, dirinya meyakini bahwa para relawan terpilih ini akan patuh terhadap kode etik.

"Masyarakat juga silahkan melapor kalau ada relawan kami yang melanggar," imbuhnya.

Pembentukan relawan demokrasi tertuang dalam KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Para relawan itu akan dievaluasi setiap bulannya, apakah laik untuk dipertahankan atau dilepas. Jika terbukti melanggar, maka otomatis akan langsung diberhentikan.

Baca Lainnya