Rabu, 17 Januari 2018 19:03

Spanduk Balon Bertebaran, Panwaslu dan Satpol KBB Saling Tunggu Jadwal

Reporter : Fery Bangkit 
Tiang listrik yang semestinya steril pun dijadikan alat untuk memasang alat peraga bakal calon.
Tiang listrik yang semestinya steril pun dijadikan alat untuk memasang alat peraga bakal calon. [Limawaktu]

Limawaktu.id - Spanduk Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018 marak tersebar di banyak lokasi. Bahkan, tiang listrik yang semestinya steril pun dijadikan alat untuk memasang spanduk.

Menanggapi hal tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum bisa menertibkan atribut kampanye milik para bakal calon kepala daerah lantaran harus menunggu penetapan pasangan calon yang baru diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari mendatang.

Ketua Panwaslu Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha mengatakan, penertiban atribut kampanye yang ada saat ini merupakan kewenangan Satpol PP KBB.

"Untuk penertiban atribut Pilkada, termasuk calon yang tidak lolos daftar ke KPU, domainnya masih ada di Pemda. Kalau sudah penetapan calon oleh KPU, itu menjadi kewenangan kami," tegasnya, Rabu (17/1/2017).

Kepala Satpol PP KBB Rini Sartika mengungkapkan, penertiban atribut kampanye masuh menunggu hasil Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak-pihak terkait seperti KPU, Panwaslu, Polres Cimahi serta Kodim 0609/Kabupaten Bandung.

"Kami belum merencanakan penertiban, masih menunggu Rakor. Baru setelah Rakor, semua akan dibersihkan dulu, sampai nanti ada alat peraga kampanye yang sah dari KPU. Jadi masih ada jeda waktu sampai 12 Februari 2018," kata dia.

Rini menerangkan, pemasangan alat peraga kampanye mestinya dilakukan pada masa kampanye, yang dimulai setelah KPU menetapkan dan mengundi pasangan calon peserta Pilkada. Jumlah dan jenis alat peraga kampanye yang dipasang pun harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU.

"Untuk baliho, sekarang masih diberlakukan aturan di perda, bentuknya ialah reklame. Sebenarnya, pada masa kampanye pun aturan di perda itu tetap berlaku, karena KPU pun membuat ketentuan mengenai alat peraga kampanye dengan mengacu pada perda. Pemasangannya itu tidak memerlukan izin, tapi ketentuan penempatannya harus memenuhi ketentuan," jelasnya.