Rabu, 14 Maret 2018 12:04

Sampah Visual Cimahi Semakin Menjadi, Salah Satunya Dekat Pemkot Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Sampah visual propaganda politik.
Sampah visual propaganda politik. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Maraknya pemasangan propaganda politik maupun komersil, seperti aneka poster semakin menimbulkan sampah visual di Kota Cimahi.

Apalagi, dimusim politik seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 ini, sampah visual pun semakin didominasi oleh gambar-gambar para pasangan calon maupun partai politik.

Lebih parahnya lagi, propaganda-propaganda politik itu terpasang pada tiang listrik dan pohon. Hal tersebut jelas melanggar aturan, seperti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan pantauan di sejumlah lokasi, baik propaganda politik maupun komersil terpasang jelas pada tiang listrik dan pohon. Salah satunya di sekitar Cigugur Tengah, Cimahi Tengah.

Kebanyakan tiang listrik dan pohon sudah terpasang propaganda politik para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Adapula yang disertai foto para dedengkoot partai politik di Cimahi.

Selain di Cigugur Tengah, sampah visual propaganda politik juga terpasang dibeberapa sudut jembatan Leuwigajah. Hal itu jelas-jelas tidak diperkenankan dalam aturan.

Selain di dua wilayah yang disebutkan, sampah visual yang jelas melanggar aturan juga masih banyak terjadi di tiga kecamatan yang dimiliki Kota Cimahi. Termasuk ada yang terpasang dekat area Perkantoran Pemerintah kota Cimahi.

Jika sudah seperti itu, keberanian untuk menurunkan propaganda politik dan komersil harus ditunjukan oleh instansi yang berhubungan.

Perihal propaganda politik, hal itu sudah menjadi domain pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Namun, bila propaganda itu sudah melanggar Perda, artinya berhubungan juga dengan penegak Perda, yaitu Satpol PP.

Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Sidha menilai, pihak penegak Perda dan Panwaslu seperti masih ragu dalam menindak pelanggar-pelanggar sampah visual itu.

Hal itu dikatakannya berdasarkan bukti di lapangan, bahwa masih marak, bahkan semakin bertambahnya propaganda politik yang jelas-jelas melanggar.

"Selama tidak ada perizinan, Satpol PP harus melakukan tindakan tegas. Jangan sampai Cimahi jadi sampah visual. Panwas juga harus segera mengambil langkah tegas," kata Arlan saat dihubungi via sambungan telepon, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, maraknya propaganda politik yang melanggar ini seperti sebuah pembiaran dari instansi terkait.

Soal propaganda politik, seperti pemasangat Alat Peraga Kampanye (APK) para calon Pilkada Jawa Barat 2018. Sudah jelas bahwa pemasangan, lokasi, ukuran, jumlah dan sebagainya sudah diatur oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Aturan APK tertera jelas dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Namun pada kenyataannya, yang banyak terpasang di Cimahi rata-rata melanggar aturan yang ada. Termasuk melanggar Perda yang dimiliki Kota Cimahi.

Contoh pelanggaran APK yang simpel ialah, terpasangnya elit politik pada poster para paslon Gubernur dan Wakil Gubernur. Padahal, hal itu jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam PKPU.

Lebih parahnya lagi, beraneka propaganda politik itu terpasang pada tiang listrik dan pohon, yang jelas-jelas dilarang oleh Perda Kota Cimahi.

Sebagai penegak Perda, Satpol PP tentunya mempunyai hak untuk menertibkan sampah-sampah visual yang melanggar itu.

"Ini jangan sampah seolah dibiarkan begitu saja. Jangan sampai ini malah bikin enak para elit politik," kata Arlan.

Pembiaran maraknya pelanggaran propaganda politik pun disayangkan sejumlah warga. Seharusnya, kata Hari (26), salah seorang warga Cigugur Tengah, bila memang sudah ada aturannya, seharusnya diikuti.

"Ini mah bikin kotor Cimahi sih. Kan kalau pasang spanduk kampanye sudah diatur KPU," katanya.