Jumat, 26 Januari 2018 14:31

Rawan Konflik, Mendagri Usulkan Pejabat Gubernur Jabar dan Sumut dari Polri

Reporter : Jumadi Kusuma
Mendagri, Tjahjo Kumolo.
Mendagri, Tjahjo Kumolo. [Net]

Limawaktu.id,- Berdasarkan kajian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan internal Polri, Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah daerah dengan potensi konflik pada Pilkada Serentak 2018 sehingga Pejabat (Pj) Gubernur dimungkinkan dijabat oleh Perwira Polri, demikian pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo saat dihubungi limawaktu.id, Jumat (26/1/18).

"Tahun kemarin pejabat Pilkada ada TNI aktif dan Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), saya tempatkan di daerah rawan konflik nyatanya aman saja", jelas Tjahjo.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal kepolisian untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Adapun dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan akan menggantikan Ahmad Heryawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jabar yang akan lengser 13 Juni mendatang, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018.

Selain alasan potensi konflik, Tjahjo juga menjelaskan bahwa terkait Pilkada Serentak 2018, Kemendagri membutuhkan 17 orang Pj Gubernur untuk 17 Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada, untuk memenuhinya Mendagri meminta dua nama setara dengan eselon 1 (pejabat utama) ke Polri, berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 2, 4 dan 28.

"Disebutkan pada pasal 2 Uu No.2/2002, soal peran dan fungsi Polri yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah negara, dan juga jabatan diluar Polri yang dimungkinkan dijabat dengan penekanan penugasan dari kapolri", jelasnya.

Dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2018 pasal 4 dan 5 juga ditegaskan bahwa posisi pj dapat diisi oleh pejabat dari pusat dan daerah, sebagaimana surat permohonan dari Mendagri.

"Keberadaan kedua perwira tersebut dijamin netralitasnya dalam mengawal proses pilkada dan berlaku adil dengan berjarak dengan semua kontestan dan melayani publik sebagaimana tugas dari kepala daerah", pungkasnya.