Selasa, 27 Februari 2018 13:46

Ratusan APS Ilegal Diturunkan Panwaslu Kota Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Penurunan APS Cagub dan Cawagub Jabar  tidak resmi oleh Panwaslu, KPU dan Satpol PP Kota Cimahi.
Penurunan APS Cagub dan Cawagub Jabar tidak resmi oleh Panwaslu, KPU dan Satpol PP Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Sebanyak 239 Alat Peraga Sosialisasi (aps) milik keempat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 berhasil diturunkan Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu), KPU dan Satpol PP Kota cimahi.

Penurunan APS tidak resmi itu berlangsung selama empat hari. Yakni Rabu (14/2) serta Jum'at hingga Minggu (23-25/2). APS yang diturunkan berupa banner, baligo, spanduk dan umbul-umbul.

Baca Juga : Panwaslu Kabupaten Bandung Turunkan APK Paslon Gubernur Jabar

APS tersebut harus diturunkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihn Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 pasal 70 ayat lima yang menyebutkan APS yang terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi pasangan calon wajib menurunkan dalam waktu 1x24 jam.

Ketua Panwaslu Kota Cimahi Yus Sutaryadi membeberkan, pemasangan APS didominasi oleh pasangan Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) dengan 114 APS.

Baca Juga : Panwaslu Kota Cimahi Ingatkan Kembali Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi Bila Ingin jadi Jurkam Pilgub Jabar

"Kemudian disusul pasangan RINDU (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum) dengan total APS 56," terangnya saat dihubungi via telpon, Selasa (27/2/2018).

Sementara pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) total APS-nya mencapai 53. Pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi APS yang diturunkan mencapai 16.

Baca Juga : Pembahasan dalam Pojok Partisipatif Para Pengawas Pemilu di Pilgub Jabar 2018

Sesuai dengan peraturan, apk yang boleh dipasang pada masa kampanye hanyalah APK yang ukuran, jumlah dan lokasi yang telah telah ditentukan KPU. Baliho paling besar berukuran 4x7 meter dengan jumlah lima unit untuk setiap paslon di setiap kabupaten.

Sedangkan umbul-umbul sebanyak 20 unit untuk setiap paslon di setiap kecamatan dengan ukuran 5x1,15 meter serta spanduk paling besar ukuran 1,5x5 meter dan paling banyak dua buah untuk setiap paslon di setiap desa atau kelurahan yang ada di Kab Bandung.

Selain APK, KPU juga memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang terdiri dari selebaran (flyer) ukuran 8,25x21 cm, brosur ukuran 21x29,7, pamflet paling besar ukuran 21x29,7cm dan poster besar ukuran 40x60cm.

"Untuk APK resmi sepertinya sudah mulai didistribusikan kepada masing-masing pasangan calon," tandas Yus.

Baca Lainnya