Kamis, 18 Januari 2018 21:03

Ramai-ramai Kritik Penegakan Perda di Kota Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Satpol PP sedang melakukan penertiban pelanggar Perda.
Satpol PP sedang melakukan penertiban pelanggar Perda. [Limawaktu]

Limawaktu.id,– Komisi II dprd Kota cimahi tak puas dengan kinerja Pemerintah Kota Cimahi soal penegakan Peraturan Daerah (perda). Wakil rakyat tersebut menilai, ranah eksekutif itu masih lemah menindak para pelanggar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi khususnya Komisi II, meminta Pemerintah Kota Cimahi untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

"Kalau Perda tidak ditegakkan maka akan membuat kedisiplinan semua stakeholder lemah," ucap Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi Acep Jamaludin, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Kota Cimahi, Kamis (18/1/2018).

Dia menegaskan, dalam penegakan peraturan Pemkot Cimahi, tidak terpengaruh dengan dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Sebab, tanpa ditegakkannya Perda maka wibawa pemerintahan akan hilang.

"Yang melakukan penindakan regulasi adalah perangkat daerah. Maka sekali lagi saya meminta kepada perangkat daerah untuk menegakan Perda," tegasnya.

Acep menjelaskan, saat ini tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah Kota Cimahi, yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beralasan tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sebab sekarang sudah ada.

"Sekarang udah ada terkait Perda. Perda sudah kita revisi, butuh backup Perwal terkait penegakan, kita juga sudah dorong dan sudah selesai. Pokoknya udah sudah selesai semua," jelasnya.

Acep mencontohkan, penegakan Perda pengganti Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern khususnya permasalahan penegakan perda minimarket sudah bertahun tahun tidak selesai. Padahal, Acep mengaku, berdasarkan laporan dari dinas perizinan mereka sudah menyelesaikan pemetaannya.

"Pemetaan sudah selesai, koordinatnya sudah muncul, jadi gak ada alasan lagi. Maka kami berharap pemerintah untuk menegakan peraturan daerah secepatnya," bebernya.

Hal serupa diungkapkanPengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi Arlan Sidha. Ia memandang Pemerintah Kota Cimahi kurang dalam menegakan Perda.

Seharusnya, kata dia, jika bangunan seperti minimarket dan reklame sudah terbukti tak berizin, Pemerintah Kota tidak usah ragu lagi dalam melakukan penindakan.

"Pemerintah punya hak untuk menertibkan itu. Justru yang salah kalau pemerintah membiarkan itu. Artinya kan tidak tegas terhadap Perda itu sendiri," kata Arlan.

Ditegaskan Arlan, Perda memiliki dasar hukum yang kuat bagi Satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Perda. Untuk itu, pemerintah harus memiliki komitmen agar Perda tersebut benar-benar ditegakan.

"Kalau itu sudah dipastikan (menyalahi aturan), pemerintah tidak perlu takut untuk menindak, karena memang sudah ada dasar hukumnya," tegasnya.

Baca Lainnya