Selasa, 16 April 2019 15:53

Quick Qount Pemilu 2019 Dipublikasikan Mulai Pukul 15.00 WIB

Reporter : Bubun Munawar
Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Gugatan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, di Ruang Sidang MK.
Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Gugatan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, di Ruang Sidang MK. [merdeka]

Limawaktu.id - Hitung cepat (Quick Qount) Pilpres dan Pileg 2019 baru bisa diumumkan pukul 15.00 WIB. Hal itu dilakukan untuk melindungi para pemilih. Hal itu terungkap setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan para pemohon terkait dengan quick qount Pemilu 2019.

“Hasil hitung cepat (quick qount) tidak boleh di pagi hari. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Ketua Hakim MK, Anwar Nasution dalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi, seperti dilaporkan BBC News Indonesia, Selasa (16/04)..

Baca Juga : Warga Miskin dan Berpendidikan Rendah Rentan Politik Uang

Menurutnya, apabila hasil quick count langsung dipublikasikan, hal tersebut bisa mempengaruhi pemilih yang belum menggunakan hak suaranya. MK khawatir saat hasil quick count dipublikasikan, ada sejumlah masyarakat yang belum menyalurkan hak pilihnya di wilayah Indonesia barat.

Selain itu, MK juga mempertimbangkan, jika hasil quick count belum tentu akurat. "Karena masih mengandung rentang kesalahan atau margin of error," kata Hakim MK Enny Nurbaningsih.

Baca Juga : Relawan Prabowo Sandi Meminta Bawaslu Lakukan Upaya Hukum

Dengan putusan ini, maka aturan publikasi quick count tetap mengacu pada UU Pemilu, yakni dua jam setelah pemilihan di zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) berakhir. Pemilihan di wilayah Indonesia bagian barat baru berakhir pukul 13.00 WIB, sehingga quick count baru bisa dipublikasikan pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya, sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) menggugat dua pasal dalam UU Pemilu terkait dengan hitung cepat. Pasal 449 ayat 2 mengenai larangan hitung cepat sejak pagi hari dan Pasal 449 ayat 5 mengenai perkiraan hasil hitung cepat hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian barat.

Baca Juga : Diduga Ada pelanggaran Pemilu di Luar Negeri, Tim Jokowi-Ma’ruf Lapor Bawaslu

Ketua AROPI, Denny JA, menyayangkan hasil putusan MK ini. Sebab, sebelumnya, pada pemilu 2009 dan 2014 MK membolehkan pengumuman hasil hitung cepat di pagi hari.

Denny menambahkan, putusan MK ini juga membatasi kebebasan ilmiah. Sebab menurut dia, di banyak negara, hasil survei atau hitung cepat tidak dibatasi waktunya.

"Walau pun pahit, kami terima putusan itu," katanya.

Baca Lainnya