Selasa, 23 Januari 2018 14:55

Propaganda Politik Langgar Perda, Begini Sikap Satpol PP dan Panwaslu Kota Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Alat propaganda politik terpasang di tiang listrik, pohon dan sejumlah fasilitas lainnya.
Alat propaganda politik terpasang di tiang listrik, pohon dan sejumlah fasilitas lainnya. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Meski belum memasuki tahap kampanye, aneka poster, spanduk maupun baliho Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur sudah bertebaran di berbagai wilayah di Kota Cimahi.

Bahkan, berbagai propaganda politik itu terpasang di tiang listrik, pohon dan sejumlah fasilitas yang seharusnya steril. Hal tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Selain itu, tentu menambah populasi visual Kota Cimahi.

Baca Juga : Ahmad Syaikhu Kritik Ketenagakerjaan di Cimahi

Menanggapi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Cimahi, selaku penegak Perda berkali-kali mewacanakan akan menurunkan propaganda politik. Selain tentunya aneka komersil lainnya.

Terbaru, Kepala Satpol PP Kota Cimahi Aris Permono mengatakan, akan melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi. Sebab, kata dia, permasalahan itu sudah masuk ranah politik.

Baca Juga : Mahar Politik Anton Charliyan, Kerja Keras dan Jadi Kader PDI Perjuangan

“Kami akan kerja sama dengan Panwaslu, karena untuk penertiban menghadapi pilgub yang memiliki kewenangan didalamnya ada Panwas. Satpol sifatnya memberikan bantuan,” ujar Aris saat ditemui di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jln. Rd. Demang Hardjakusumah, Selasa (23/1/2018).

Diakui Aris, memang dalam Perda K3 diatur bahwa tidak boleh melakukan pemasangan aneka poster, baliho ataupun spanduk di tiang listrik dan pohon. Namun, sebab ini ranah politik, kata Aris, pihaknya harus melakukan koordinasi dulu dengan penyelenggara.

Baca Juga : Anton Charliyan: Anggota POLRI Harus Netral Tapi Keluarganya Punya Hak Politik

“Tidak diperbolehkan (terlibat) dalam pengamanan, kecuali nanti diminta bantuan,” ucap Aris.

Hal berbeda diungkapkan Ketua Panitia Panwaslu Kota Cimahi Iyus Sutaryadi. Alat propaganda politik yang sudah terpasang saat ini masih menjadi ranah Perda oleh Satpol PP Kota Cimahi.

Baca Juga : Ahmad Syaikhu Sibuk Safari Politik, Bagaimana Nasib Kota Bekasi ?

Pihaknya akan bertindak, termasuk menurunkan alat propaganda politik tak sesuai manakala sudah memasuki penetapan calon dan tahapan kampanye.

“Kewenangan masih di Satpol PP. Kecuali kalau sudah ditetapkan, kita bisa bersurat ke KPU untuk menertibkan alat peraga yang tidak sesuai standar,” jelas Yus.

Baca Juga : ABATHASA Berharap HASANAH Bisa Tekan Kasus Intoleransi di Jabar

Penetapan para Balon menjadi Pasangan Calon (Paslon) akan dilaksanakan 12 Februari. Sedangkan tahapan kampanye akan dimulai 15 Februari 2018.

Iyus menjelaskan, pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk, poster dan baliho pun sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk penempatan pemasangan.

Bila masih ada pemasangan propaganda politik para Paslon yang menyalahi aturan, dengan terpaksa pihaknya akan menurunkannya.

“Kami akan menunggu penetapan. (Alat peraga) semua difasilitasi,” tandasnya.

Baca Lainnya