Selasa, 24 April 2018 16:54

Pembenahan BUMD PR Berat Gubernur Jabar Terpilih

Reporter : Bubun Munawar
Gatot Cahyono, Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jawa Barat.
Gatot Cahyono, Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jawa Barat. [Net]

Limawaktu.id,- Pembenahan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (bumd) Provinsi Jawa Barat akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi gubernur Jawa Barat terpilih. Pasalnya, BUMD harus mampu memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Menurut Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jawa Barat, Gatot Cahyono, BUMD harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD yang dinilai tidak efektif, lebih baik digabung atau merger.

“Pembenahan BUMD akan menjadi pekerjaan rumah (pr) untuk Gubernur Jawa Barat 2018-2023. BUMD kita faktanya memang ada yang jalan bagus, setengah bagus, setengahnya lagi semaput. Banyak juga anak perusahaan yang tidak jalan,” ucap Gatot, Selasa (24/4)

Sementara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ke depan, pemerintah daerah harus memiliki orientasi pengawasan dan penyehatan terhadap BUMD.

“Sejak 2008, kita terus membenahi BUMD. Sebagian sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan,” ujar Aher, saat Rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018, Senin (23/4).

Menurut dia, porsi tenaga kerja di BUMD tertentu terlalu besar. Hal itu menjadi beban bagi BUMD. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perlu ada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (*)

Baca Lainnya