Selasa, 10 September 2019 10:16

Pelantikan Unsur Pimpinan DPRD Cimahi Tunggu Restu Ridwan Kamil

Reporter : Fery Bangkit 
Rapat Paripurna Anggota DPRD Kota Cimahi
Rapat Paripurna Anggota DPRD Kota Cimahi [Fery Bangkit]

Limawaktu.id - Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Teddy Setiadi belum bisa memastikan unsur pimpinan definitif DPRD Kota Cimahi periode 2019-2024 akan dilantik. Berdasarkan ketentuan, Surat Keputusan (SK) akan diproses selama 15 hari kerja oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. "Sudah diusulkan ke Gubernur untuk mendapatkan SK. Paling lama itu diproses selama 15 hari," terang Teddy saat dihubungi via sambungan telepon, Selasa (10/9/2019).

Rapat paripurna pengusulan nama unsur pimpinan definitif dan unsur fraksi sendiri baru dilaksanakan pada Senin (9/9/2019) sore oleh para wakil rakyat yang baru dilantik 26 Agustus lalu itu. Teddy menerangkan, setelah SK itu didapat dari Gubernur, maka akan dilanjutkan dengan rapat paripurna penetapan unsur pimpinan definitif serta unsur fraksi. Pihaknya belum bisa memastikan kapan penetapan itu akan dilaksanakan. Sebab semuanya tergantung proses di Provinsi Jawa Barat.

"Iya kalau SK-nya sudah keluar kita langsung rapat paripurna penetapan," tegasnya. Hal serupa dikatakan Pimpinan Sementara DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko. Dikatakannya, saat ini SK piminan definitif masih dalam proses oleh Gubernur Jawa Barat sehingga belum bisa dipastikan kapan selesainya.

"Lagi proses SK dari Gubernur untuk pimpinan Definitif. Belum bisa dipastikan kapan pelantikannya," kata Wahyu. Dikatakannya, setelah proses pelantikan selesai, maka unsur pimpinan definitif bisa menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Anggota Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan.

"AKD nanti ditetapkan oleh pimpinan definitif," ucapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Humas DPD PKS Kota Cimahi, Kania Intan Puspita berharap unsur ketua definitif segera. Sebab, tugas utuh Anggota DPRD Kota Cimahi belum bisa dilaksanakan hingga unsur pimpiman disahkan.

"Harapannya secepatnya SK turun sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya sebagai Anggota DPRD," imbuh Kania. Menurutnya, jika proses pembentukan hingga pelantikan unsur pimpinan definitif DPRD berangsur lama, jelas itu akan menghambat kerja. Sebab, pimpinan sementara terbatas oleh kewenangan. "Kalau lama sih menghambat karena tugas pimpinan sementara terbatas. Kalau pimpinan definitif sudah mendapatkan SK dari gubernur akan lebih memudahkan kegiatan di DPRD," pungkasnya.

Baca Lainnya