Jumat, 23 Februari 2018 12:59

Pasangan Hasanah dan Rindu Dominasi Penurunan APS Tak Resmi di Cimahi

Reporter : Fery Bangkit 
Alat Peraga Sosialisasi tak resmi Paslon Cagub dan Cawagub Jabar diturunkan oleh Panwaslu bersama Satpol PP dan KPU Kota Cimahi.
Alat Peraga Sosialisasi tak resmi Paslon Cagub dan Cawagub Jabar diturunkan oleh Panwaslu bersama Satpol PP dan KPU Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Sebanyak 300 Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cimahi milik keempat pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 mulai diturunkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersama Satpol PP dan KPU Kota Cimahi.

Penurunan propaganda politik tidak resmi itu mulai dilaksanakan Jum'at (23/2) hingga Minggu (25/2). Penertiban hari pertama berlangsung di sekitar Baros dan Leuwigajah.

Ketua Panwaslu Kota Cimahi, Yus Sutaryadi mengungkapkan, penurunan APS tersebut dilakukannya secara serentak di seluruh kecamatan dengan melibatkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) bersama Satpol PP sebagai penegak Perda.

APK tersebut harus diturunkan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 4/2017 pasal 70 ayat 5 yang menyebutkan APK yang terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi pasangan calon wajib menurunkan APS yang terpasang sebelum masa kampanye.

"Alat sosialsiasi itu ditertibkan dengan tujuan tidak terjadi tumpang tindih dengan alat peraga sebenarnya yang dikeluarkan KPU provinsi (Jawa Barat)," ujarnya saat ditemui di sela-sela penurunan APS, Jum'at (23/2/2018).

Disebutkannya, sebelum melakukan penertiban ini, pihaknya telah menghimbau keempat tim sukses paslon untuk menurunkan APS yang sudah terpasang sebelum masa kampanye berlangsung. Namun, kata Yus, keempat tim sukses paslon kompak menjawab bahwa APS itu bukan tim resmi yang memasang.

"Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim di wilayah Cimahi. Pada dasarnya tolong APS yang bersebaran di Kota Cimahi ditertibkan," katanya.

Menurut Yus, APS yang terpasang didominasi oleh pasangan Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) dan Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum (Rindu). Disusul pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (DuoDM).

"Kalau baliho sepertinya paling banyak itu pasangan Hasanah. Kalau bener yang terpasang di pohon dan tiang listrik itu pasangan Rindu," tuturnya.

Sesuai dengan peraturan, APK yang boleh dipasang pada masa kampanye hanyalah APK yang ukuran, jumlah dan lokasi yang telah telah ditentukan KPU. Baliho paling besar berukuran 4x7 meter dengan jumlah lima unit untuk setiap paslon di setiap kabupaten/kota.

Sedangkan umbul-umbul sebanyak 20 unit untuk setiap paslon di setiap kecamatan dengan ukuran 5x1,15 meter serta spanduk paling besar ukuran 1,5x5 meter dan paling banyak dua buah untuk setiap paslon di setiap kelurahan yang ada di Kota Cimahi.

Paslon atau tim sukses keempat paslon bisa menambahkan APK dengan ukuran APK yang difasilitasi oleh KPU Provinsi. APK dapat dicetak paling banyak 150% dari jumlah maksimal.

"APK paslon bisa nyetak sendiri tapi ada ketentuannya," tegas Komisioner KPU Kota Cimahi, Septiana.

Selain APK, KPU juga memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang terdiri dari selebaran (flyer) ukuran 8,25x21 cm, brosur ukuran 21x29,7, pamflet paling besar ukuran 21x29,7cm dan poster besar ukuran 40x60cm.

Dikatakan Septiana, seluruh APK dan bahan kampanye lainnya masih dalam proses pencetakan di KPU Provinsi Jawa Barat. Pihaknya berharap APK tersebut segera disitribusikan kepada KPU kabupaten/kota.

"Dari (KPU) Provinsi Jawa Barat akan segera didistribusikan kepada masing-masing tim sukses pasangan calon. Kita ingin secepatnya. Senin mungkin," tandasnya.