Minggu, 15 Oktober 2017 5:36

Partai Politik Kaget dengan Sipol

Ditulis Oleh Yulie Kusnawati
Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Bandung
Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Bandung [Foto: lie]

Limawaktu.id,- Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengungkapkan, KPU di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bandung tengah memasuki periode krusial karena pendaftaran akan ditutup pada Senin (16/10) dan jumlah parpol yang telah menyerahkan dokumen salinan fisik Sistem Informasi Politik (Sipol) baru tiga parpol, sementara parpol yang tercatat di Kemenkum HAM itu ada 73 dan 30 parpol telah memiliki akun Sipol dan 25 parpol yang berproses mengunggah dokumennya.

Menurutnya, Parpol seperti kaget dengan sistem ini. Padahal basis pendataan ini telah berjalan sejak 2012 tepatnya untuk menyambut Pemilu 2014 silam. Sekalipun, masalah verifikasi parpol ini tengah proses uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi) untuk keamanan sebaiknya parpol mengikuti aja dulu peraturan yang ditetapkan KPU.

"Hanya, KPU harus mempersiapkan pelayanan sebaik-baiknya karena kemungkinan penyerahan berkas akan membludak pada hari-hari terakhir pendaftaran," kata Hedi saat di wawancara, Sabtu (14/10).

Hedi juga menjelaskan, selain prasarana yang memadai, personil yang lengkap tidak membuat upaya parpol untuk menyerahkan berkas harus terganggu karena menunggu lama. Pada intinya, fokus pengawasan yang dilakukan oleh Panwas terkait mekanisme, tata cara dan prosedur yang dilakukan KPU.

"Apakah KPU telah menetapkan batas waktu atau jam dan dijalankan. Keterbukaan proses dan tertib administrasi," paparnya. (lie)*,- Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengungkapkan, KPU di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bandung tengah memasuki periode krusial karena pendaftaran akan ditutup pada Senin (16/10) dan jumlah parpol yang telah menyerahkan dokumen salinan fisik Sistem Informasi Politik (Sipol) baru tiga parpol, sementara parpol yang tercatat di Kemenkum HAM itu ada 73 dan 30 parpol telah memiliki akun Sipol dan 25 parpol yang berproses mengunggah dokumennya.

Menurutnya, Parpol seperti kaget dengan sistem ini. Padahal basis pendataan ini telah berjalan sejak 2012 tepatnya untuk menyambut Pemilu 2014 silam. Sekalipun, masalah verifikasi parpol ini tengah proses uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi) untuk keamanan sebaiknya parpol mengikuti aja dulu peraturan yang ditetapkan KPU.

"Hanya, KPU harus mempersiapkan pelayanan sebaik-baiknya karena kemungkinan penyerahan berkas akan membludak pada hari-hari terakhir pendaftaran," kata Hedi saat di wawancara, Sabtu (14/10).

Hedi juga menjelaskan, selain prasarana yang memadai, personil yang lengkap tidak membuat upaya parpol untuk menyerahkan berkas harus terganggu karena menunggu lama. Pada intinya, fokus pengawasan yang dilakukan oleh Panwas terkait mekanisme, tata cara dan prosedur yang dilakukan KPU.

"Apakah KPU telah menetapkan batas waktu atau jam dan dijalankan. Keterbukaan proses dan tertib administrasi," paparnya. (lie)*