Rabu, 14 Maret 2018 15:00

Para Elit Politik Dilarang Dompleng APK Pilgub 2018

Reporter : Fery Bangkit 
Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Bandung.
Hedi Ardia, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Bandung. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Para elite politik yang hendak bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 diminta untuk tidak memanfaatkan Pilkada 2018 sebagai ajang untuk mempromosikan dirinya lewat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) maupun bahan kampanye lainnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kab Bandung Hedi Ardia menjelaskan, dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 disebutkan, KPU memfasilitasi pembuatan dan pemasangan APK. Sedangkan bahan kampanye KPU hanya memfasilitasi metode penyebarannya saja.

"Kalau bicara APK itu kan ada tiga jenis yaitu baligo, umbul-umbul dan spanduk dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU," katanya saat dihubungi via telepon, Selasa (14/3/2018).

Meski begitu, pasangan calon, tim kampanye atau parpol dan gabungan parpol diperbolehkan menambah APK dengan ketentuan ukuran APK sesuai dengan ukuran APK yang difasilitasi oleh KPU. Kemudian jumlahnya juga tidak boleh lebih dari 150% dari jumlah maksimal.

Jumlah maksimal untuk baligo itu lima buah untuk setiap paslon di setiap kabupaten/kota, 20 buah untuk umbul-umbul per kecamatan per paslon. Sedangkan spanduk dua buah untuk setiap desa/kelurahan per paslon.

Sekalipun pasangan calon atau parpol dan gabungan parpol bisa mencetak APK sendiri, tapi desain, ukuran dan jumlahnya harus mendapatkan persetujuan tertulis KPU serta adanya bukti pemesanan APK yang dicetak tim kampanye kepada KPU.

"Dengan demikian, sekalipun mencantumkan nama, nomor, foto paslon bahkan pengurus parpol pun boleh dalam APK, tapi itu semua harus sesuai desain, ukuran dan jumlah yang telah ditentukan," tegasnya.

Disamping itu, jadwal kampanye untuk Pileg 2019 baru akan dimulai pada 23 September 2018-13 April 2019. Dengan demikian, apabila ada yang berkampanye di luar jadwal merupakan perbuatan tindak pidana.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta," paparnya.