Jumat, 9 Maret 2018 17:47

Panwaslu Kota Cimahi Ingatkan Lagi Soal Sanksi Money Politic di Pilgub Jabar 2018

Reporter : Fery Bangkit 
Ilustrasi.
Ilustrasi. [Net]

Limawaktu.id,- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengingatkan agar empat calon dan tim sukses calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 tidak menggunakan politik uang atau money politic dalam berkampanye.

Dalam agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti Pemilihan Gubernur yang dilaksanakan tahun 2018 ini, perlu dicermati bersama bahwa politik uang haram dilakukan jika dilihat dari kaca mata hukum. Bahkan bagi pemberi maupun penerima uang suap ini, bisa terancam pidana dan penjara.

Hukum haramnya politik uang tercantum jelas Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 73, yang menyebutkan bahwa:

  1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
  2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
    b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan;
    c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

      5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Menurut Ketua Panwaslu Kota Cimahi Yus Sutaryadi, indikasi politik uang dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 khusus di Kota Cimahi belum terlihat.

"Frekuensi kampanye paslon Gubernur itu sifatnya transit di Kota Cimahi, jadi sekarang belum kelihatan," ujarnya, Jum'at (9/3/2018).

Dalam Pilkada Jawa Barat 2018, ada empat paslon yang berebut kursi pimpinan di Gedung Sate nanti. Yakni Palson nomor urut 1 Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, paslon nomor urut 2 Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan, paslon nomor urut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu serta paslon nomor urut 4 Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.