Senin, 19 Februari 2018 16:34

Panwaslu Kota Cimahi Ingatkan Kembali Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi Bila Ingin jadi Jurkam Pilgub Jabar

Reporter : Fery Bangkit 
Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi, Ajay dan Ngatiyana.
Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi, Ajay dan Ngatiyana. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi kembali mengingatkan, bila Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi ingin terlibat dalam kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat harus mengajukan cuti.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Negara, yang menyebutkan, pejabat harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara jika ingin terlibat dalam kegiatan kampanye para calon.

Ketua Panwaslu Kota Cimahi, Yus Sutaryadi menjelaskan, pengajuan cuti bagi Ajay M Priatna/Ngatiyana bila ingin menjadi juru kampanye bisa diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi. Lalu, surat cuti tersebut ditembuskan kepada Panwaslu Kota Cimahi.

“Jika mereka menjadi juru kampanye, harus menjalani cuti di luar tanggungan negara,” tegas Yus saat dikonfirmasi via telepon, Senin (19/2/2018).

Seperti diketahui, Wali Kota/Wakil Wali Kota Cimahi, Ajay dan Ngatiyana merupakan pasangan yang diusung PDIP saat Pilkada Kota Cimahi 2017 lalu. Keduanya sudah menjadi kader partai berlogo banteng tersebut.

Kini, dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat, PDIP mengusung Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin dan mantan Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan.

Bahkan, beberapa waktu lalu, Ajay-Ngatiyana sempat nongol dalam sapa warga Tubagus Hasanudin di Lap. Brigif, Kota Cimahi. Ajay sendiri sempat menyatakan siap bila ditunjuk menjadi juru kampanye oleh partai.

Ditegaskan Yus, pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI. Bila bila ada temuan pelanggaran yang dilakukan pejabat negara sekelas Ajay/Ngatiyana, maka sanksi akan menanti keduanya.

“Mungkin bisa dikenakan sanksi pidana atau pemutusan jabatan,” tegas Yus.

Selain itu, lanjut Yus, bila ajudan atau Sekretaris Pribadi (Sekpri) yang memiliki status ASN yang diharuskan mendampingi Wali Kota/Wali Kota, maka keduanya juga harus mengajukan surat cuti.

Pasalnya, dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS disebutkan, ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat politik praktis.

“Dan ajudannya yang berstatus ASN selama pimpinannya cuti, mereka juga harus cuti,” tandas Yus.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi, Harjono mengatakan, ASN melekat seperti ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota bisa saja mendampingi pimpinan. Asalkan tidak mengenakan seragam ASN.

Namun, untuk kejelasannya, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Panwaslu Kota Cimahi. Pasalnya, pihaknya tidak mau gegabah dalam menjalankan ketentuan.

“Kita konsultasi dulu ke Panwas. Tapi kalau logika saya itu boleh, sebab cenderung lebih ke pengamanan (ajudan ASN ikut mendampingi pimpinan bila kampanye),” katanya.

Secara khusus, pihaknya tidak membentuk tim untuk pengawasan ASN saat Pilkada Jawa Barat 2018. Dikatakannya, Pemkot Cimahi tetap meminta Panwaslu Kota Cimahi melapor bila ada ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis.

“Kan selfie sama paslon aja gak boleh ASN. Tapi itu ranahnya Panwaslu. Kalau ada pelanggaran ASN, (Panwaslu)laporkan ke kita,” tandasnya.

Tahapan kampanye Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 sudah berlangsung sejak 15 Februari, dan akan berakhir 23 Juni 2018.