Minggu, 7 Oktober 2018 18:47

NasDem Kota Cimahi Bungkam Soal Dana Kampanye

Reporter : Fery Bangkit 
Para Kader Menghadiri Deklarasi Calon Legislatif Tingkat DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat serta DPRD Kota Cimahi di Sekretariat DPD Partai NasDem Kota Cimahi, Jln. Haji Haris, Minggu (7/10/2018).
Para Kader Menghadiri Deklarasi Calon Legislatif Tingkat DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat serta DPRD Kota Cimahi di Sekretariat DPD Partai NasDem Kota Cimahi, Jln. Haji Haris, Minggu (7/10/2018). [Fery Bangkit/limawaktuid]

Limawaktu.id, Cimahi - Seluruh calon Anggota DPRD Kota Cimahi dari Partai NasDem harus menyerahkan laporan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye kepada partai.

Hal tersebut diimbau Ketua DPD Partai NasDem Kota Cimahi, Muchlisin usai acara 'Deklarasi Calon Legislatif Tingkat DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat serta DPRD Kota Cimahi' di Sekretariat DPD Partai NasDem Kota Cimahi, Jln. Haji Haris, Minggu (7/10/2018).

"Pengeluaran satu rupiah pun harus disampaikan ke partai," imbuh Muchlisin.

Dikatakannya, laporan dari para Caleg yang berjumlah 45 orang sangat penting untuk memudahkan partai mencatat pengeluaran. Sebab, laporan dana kampanye nanti akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dan diaudit akuntan.

Para caleg NasDem, sudah membuat rekening pribadi untuk menampung dana kampanye. Meski bersifat pribadi, semua caleg tetap harus melaporkannya kepada partai.

Perihal besaran dana kampanye yang harus dikucurkan para calon wakil rakyat, Muchlisin enggan mengungkapkannya. "Semampunya mereka, yang penting biayanya tercatat," tandasnya.

Berdasarkan tahapan KPU, peserta Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk partai dan caleg harus menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mulai 26 April hingga 2 Mei 2019.

Jika terlambat atau bahkan tidak menyerahkan, ke Kantor Akuntan Publik (KUP) yang bekerja sama dengan KPU, maka peserta Pemilu 2019 akan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya Anggota DPR, DPRD terpilih.

Aturan tersebut tertera jelas dalam Pasal 338 ayat (3) dan (5) Undang-udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca Lainnya