Kamis, 20 September 2018 16:30

Naik Drastis Dibanding Pemilu 2014, Segini Besaran Batasan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu 2019

Reporter : Fery Bangkit 
Istimewa
Istimewa [Dok. KPU]

Limawaktu.id, - Batasan sumbangan dana kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mengalami kenaikan drastis dibandingkan Pemilu 2014.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, batasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan untuk partai politik (parpol) dan Capres-Cawapres 2019 jumlahnya mencapai Rp 2,5 miliar. Sedangkan jumlah pada Pemilu 2014 hanya Rp 1 miliar.

Baca Juga : Puluhan Warga Cireundeu Tercatut dalam Keanggotaan Parpol

Sementara sumbangan dari kelompok tertentu bagi parpol dan Capres-Cawapres 2019 maksimal Rp 25 miliar. Naik drastis dibandingkan Pemilu 2014 yang hanya Rp 7,5 miliar. Jumlah kenaikan dana sumbangan kampanye tersebut sama dengan sumbangan yang bersumber daru dari badan usaha non pemerintah.

Kenaikan drastis pun terjadi dana sumbangan untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2019. Sumbangan dari sektor perorangan batasan maksimalnya mencapai Rp 750 juta. Naik drastis dari 2014 yang hanya Rp 250 juta.

Baca Juga : Ratusan Data Keanggotaan Parpol Bermasalah

Sedangkan dari sektor kelompok tertentu batasannya mencapai Rp 1,5 miliar, naik dari 2014 yang hanya Rp 500 juta. Jumlah sama juga didapat sumbangan dari sektor badan usaha non pemerintah.

Koordinator Divisi Hukum KPU Kota Cimahi, Sri Suasti mengatakan, sumbangan dana kampanye bisa berbentuk uang, batang dan jasa. Jika dalam bentuk uang, bisa melalui tunai, cek, bilyet giro, surat berharga dan penerimaan mellaui transaksi perbankan.

Baca Juga : Jawab Ribuan Pemilih Ganda, KPU Kota Cimahi Siap Rekap Ulang DPT

"Kalau bentuk barang itu dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima. Jenisnya bisa benda bergerak dan benda tidak bergerak," jelas Sri saat ditemui di Sekretariat KPU Kota Cimahi, Jalan Pesantren, Kamis (20/9/2018).

Sementara untuk sumbangan dalam bentuk jasa, jelasnya, sama juga dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima. Jenisnya berupa pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati peserta Pemilu 2019.

Sri menegaskan, jumlah dana kampanye para peserta Pemilu 2019 tersebut harus dilaporkan kepada KPU Kota Cimahi. Pertama, para peserta harus menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum tanggal 23 September 2018.

"Kalau tidak menyampaikan LADK pada 23 September pukul 08-18.00 WIB, partai politik tersebut diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu di daerah bersangkutan," tegas Sri

Kemudian, para peserta Pemilu juga harus menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) terhitung dari 23 September 2018 hingga 2 Januari 2019.

Terakhir, pasar peserta Pemilu 2019 harus menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 26 April-2 Mei 2019.

Jika terlambat atau bahkan tidak menyerahkannya ke Kantor Akuntan Publik (KUP) yang ditunjtuk KPU Kota Cimahi, maka peserta Pemilu dapat dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya Anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih.

Kewajiban para peserta Pemilu dalam menyerahkan berbagai laporan dana kampanye tertera jelas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Berbagai bentuk laporan dana kampanye tersebut akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KUP) yang ditunjuk KPU. Masa kerjanya ialah 30 hari setelah menerima Laporan Dana Kampanye (LDK) dari peserta Pemilu.

"Peserta Pemilu wajib membantu Auditor dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan dalam pelaksanaan audit LDK," pungkas Sri.

Baca Lainnya