Kamis, 23 November 2017 18:01

Money Politic Masih Rentan Terjadi Saat Pemilu 2019

Ditulis Oleh Fery Bangkit 
Panwaslu Kota Cimahi akan mengoptimalkan pengawasan dengan membentuk Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Gakumdu).
Panwaslu Kota Cimahi akan mengoptimalkan pengawasan dengan membentuk Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Gakumdu). [limawaktu]

Limawaktu.id, – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Harminus Koto menyebutkan, pelanggaran pemilu seperti money politic (politik uang) dan kampanye hitam masih rentan terjadi dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Untuk itu, dalam rangka menghadapi pemilihan umum tahun 2019 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi, akan mengoptimalkan pengawasan dengan membentuk Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Gakumdu).

Harminus menjelaskan, Gakumdu Pemilu merupakan forum bersama yang terdiri dari pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan. Forum tersebut bertugas membahas kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu. "Tujuanya, agar proses penanganan kasus pidana pemilu lebih mudah dan cepat diselesaikan," kata Harminus, di Cimahi, Kamis (23/11/2017). 

Menurut dia, pelanggaran pemilu dapat terjadi pada tahapan pemilu. Potensi pelanggaran itu bisa saja terjadi di setiap daerah manapun termasuk di Cimahi. "Yang harus diwaspadai diantaranya pelanggaran money politik (politik uang) dan kampanye hitam, serta adanya niat seseorang atau kelompok yang ingin menghalang-halangi orang untuk melakukan pemilihan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ungkapnya.

Dengan begitu, pihaknya meminta kepada seluruh jajaran Panwas dan Gakkumdu untuk, sama-sama mencermati serta melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu. "Tentunya kita tidak ingin pemilu ternodai yang ujungnya mengganggu kondusifitas pemilu," tuturnya.

Dia menilai, meskipun Kota Cimahi tingkat kerawanan pemilunya terbilang kecil namun, tetap saja pengawasan harus dilakukan seketat-ketatnya. Terlebih, ancaman pelanggaran dalam pemilu bisa terjadi kapan saja. "Saat ini kita sedang menyusun indeks kerawanan yang ada di kota Cimahi. Acuannya melihat kejadian-kejadian saat pemilihan Walikota lalu. Sehingga, kita bisa mengaantisipasi agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali," ungkapnya. 

Dalam hal pengawasan pemilu, kata dia, alangkah baiknya panwas bisa merangkul masyarakat untuk turut  berpartisipasi menyukseskan pemilu dengan mengawasi pelaksanaan pemilu dari mulai tahapan awal hingga tahapan akhir.  "Sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih, sebaiknya digunakan dengan penuh tanggungjawab, jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mau merubah atau membatalkan hak pilihnya," imbaunya.

Peran serta masyarakat tentunya dibutuhkan. apabila ada potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di lingkungannya masing-masing, bisa langsung melaporkan ke Panwasluuntuk segera ditindaklanjuti. "Sekecil apapun informasinya akan ditindaklanjuti. Kalau kedapan ada yang melakukan pelanggaran pemilu, akan diproses sesuai dengan hukum dan undang undang  yang yang berlaku," pungkasnya. (kit)*

Rustan Abubakar Al Iskandari
Rustan Abubakar Al Iskandari

Eummmm

24 November 2017 22:13 Balas