Senin, 25 Maret 2019 10:47

Menonjol Konflik, DPD RI Dinilai Kurang Berfungsi 

Reporter : Bubun Munawar
Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam (tengah) menjelaskan tentang DPD dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat, 22 Maret 2019.
Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam (tengah) menjelaskan tentang DPD dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat, 22 Maret 2019. [VOA]

Limawaktu.id - Keraguan atas efektifitas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kian menguat setelah di periode 2014-2019 timbul polemik internal. Mulai dari masuknya anggota DPD ke dalam sebuah partai hingga sengketa antara Ketua DPD Oesman Sapta Oddang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait syarat pencalonan anggota DPD untuk pemilihan umum April mendatang.

Peneliti LIPI Siti Zuhro menilai, dilihat dari sisi historisnya keberadaan DPD telah menyimpang. Sebab, lembaga tinggi negara tersebut yang seharusnya mewakili daerah, namun dalam perjalanannya turut diisi mereka yang berkarir di partai politik. 

Baca Juga : Kampanye Terbuka Pemilu 2019 Dimulai Besok, KPU KBB dan Kota Cimahi Kompak Bilang Begini

"Akibat bias tersebut akan sulit bagi seorang anggota DPD untuk memperjuangkan aspirasi daerah asalnya," jelas Zuhro. .

Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam mengakui sejak awal DPD berdiri sudah bermasalah dalam Tata Tertib DPD tidak disebutkan kewajiban bagi anggotanya untuk berdomisili di daerah. Makanya banyak di antara mereka yang tidak dikenal oleh konstituennya.

Baca Juga : Koalisi Jokowi Maupun Prabowo Belum Laporkan STTP Kampanye Terbuka di KBB, Padahal......

Karena itu, lanjut Muqowam, susunan dan kedudukan DPD harus dikembalikan ke asalnya sesuai pasal 22 D Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, DPD memiliki fungsi dan tugas terkait legislasi, transfer keuangan pusat dan daerah yang kini mencapai Rp 783 triliun, pemekaran dan penggabungan daerah, serta berkantor di daerah.

Berdasarkan Pasal 249 Ayat 1 (j) Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), juga disebutkan DPD juga ikut serta dalam kewenangan legislasi, kewenangan pengawasan, dan pemantauan serta evaluasi peraturan-peraturan daerah.

Baca Juga : Bawaslu Kecewa Sebab Peserta Pemilu Acuh STTP Kampanye Akbar

"Kami sepakat DPD akan datang untuk kembali kepada undang-undang (konstitusi) sehingga persepsi itu tidak ada yang berbeda-beda," kata Muqowam.

Muqowam mendukung upaya penguatan peran DPD dengan mengembalikan fungsi dan tugas lembaga itu berdasarkan konstitusi. Hal ini bisa dimulai dengan membenahi sistem pemilu di Indonesia. Karena itu, dia mengusulkan pemilihan anggota DPD dilakukan di tingkat lokal atau daerahnya masing-masing dan terpisah dari pemilihan nasional.

"Sebetulnya jelas tugas itu, hanya saja barangkali DPD lebih menonjol konfliknya daripada tugasnya," pungkasnya.(VOA)

Baca Lainnya