Senin, 23 Oktober 2017 16:47

Mayoritas Perusahaan Belum Realisasikan Skala Upah

Reporter : Jumadi Kusuma
Muhamad Sidarta, Ketua FSP LEM SPSI Jawa Barat
Muhamad Sidarta, Ketua FSP LEM SPSI Jawa Barat [limawaktu]

Limawaktu.id - Permasalahan upah buruh, bukan hanya besaran kenaikan upah minimum yang seringkali menjadi isu utama dalam aksi demo kaum buruh. Lebih dari itu masalah struktur dan skala upah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1/2017 menjadi perhatian Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat, demikian siaran pers yang diterima limawaktu.id, Senin (23/10).

Ketua FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, menyatakan "Mayoritas perusahaan belum melaksanakan struktur dan skala upah dengan baik, hal ini karena kompleksitas dalam penyusunan struktur dan skala upah yang harus melalui tahapan analisa dan evaluasi jabatan untuk penentuan struktur dan skala upah,” ungkapnya.

Manajemen perusahaan seharusnya dalam menetapkan upah memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pekerja yang akan berdampak meningkatkan semangat dan produktivitas kerja diperusahaannya masing-masing.

Dia melanjutkan, berdasar fakta tersebut maka FSP LEM SPSI Jawa Barat,  akan menyelengarakan pendidikan dan latihan untuk Training Of Traniner (TOT) "Teori dan Praktik Struktur dan Skala Upah" bertempat di Bumi Makmur Indah Convention Hotel Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat pada 24 sampai 26 Oktober 2017.

"Dengan diselenggarakan TOT tersebut diharapakan pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan dapat segera merundingkan dengan manajemen perusahaan untuk memberlakukan struktur dan skala upah", pungkasnya. (jk)