Sabtu, 23 Juni 2018 15:47

Masuki Masa Tenang Pilgub Jabar 2018, Panwaslu Kota Cimahi akan Copot Semua Propaganda Politik

Reporter : Fery Bangkit 
Salah satu propaganda politik Pilgub Jabar 2018 yang tersebar di Kota Cimahi.
Salah satu propaganda politik Pilgub Jabar 2018 yang tersebar di Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Kota Cimahi akan mencabut semua atribut propaganda politik pada masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018.

Masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 akan berlangsung selama tiga hari. Dimulai pada 24 dan berakhir 26 Juni 2018.

Baca Juga : Anggaran KPU Jabar Rp 1,16 Triliun, Dukungan UNPAD setara Rp 20 Triliun

"Kita bersihkan dimasa tenang (alat peraga kampanye)," kata Yus Sutaryadi, Ketua Panwaslu Kota Cimahi via pesan singkat, Sabtu (23/6/2018).

Pasca masa tenang, maka tahapan berikutnya adalah pencoblosan yang akan berlangsung ada 27 Juni 2018. Ada empat paslon yang akan memperebutkan sekitar 364.980 pemilih asal Cimahi.

Baca Juga : Kader PAN dan Hanura Deklarasi Dukungan untuk Deddy-Dedi pada Pilgub Jabar

Keempatnya adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan, Sudrajat-Ahmad Syaikhu serta Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi.

Namun, ada yang menarik dalam pemasangan propaganda politik di Kota Cimahi. Pada brosur maupun spanduk milik paslon Sudrajat-Syaikhu (Asyik), terdapat tulisan '2018 Asyik Menang dan 2019 Ganti Presiden'.

Baca Juga : Pilgub Jabar Jangan Pilih Kucing dalam Karung

Propaganda politik yang sudah tersebar dan terpasang di hampir semua sudut Kota Cimahi itu dilengkapi dengan foto pasangan Asyik dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Yus menegaskan, akan mencabut propaganda politik tersebut. Pihaknya pun hingga kini belum mengetahui siapa yang memasang tagar 2019 ganti Presiden itu.

Pihaknya pun mengklaim telah bersurat kepada semua partai politik yang berbasis di Kota Cimahi agar segera menurunkan propaganda politik yang dianggap melanggar tersebut.

"Kita tidak tahu siapa yang pasang dan tidak ada yang lapor," tandasnya.

Baca Lainnya