Selasa, 17 April 2018 14:11

Masika ICMI Tolak Koruptor Jadi Caleg

Reporter : Jumadi Kusuma
Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI).
Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI). [Istimewa]

Limawaktu.id,- Pemilu yang berintegritas bukan hanya membutuhkan penyelenggara yang berintegritas, namun juga calon anggota legislatif yang memiliki rekam jejak yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Itu intinya. Peserta pemilu atau calon anggota legislatif harus berintegritas juga. Begitu pun dengan pemilihnya, harus cerdas dan berintegritas,” ujar Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ketua Umum Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dalam siaran pers yang diterima limawaktu.id, Selasa (17/4/18).

Baca Juga : Ketum SMSI Berkomunikasi dengan Menkominfo tentang Mitigasi Hoax Pilkada 2018

Pernyataan Ferry itu merespons rencana KPU mencantumkan larangan bagi eks koruptor yang ingin menjadi anggota legislatif melalui pemilu, dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan itu, ditegaskan Ferry, tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Peraturan tersebut malahan mendorong perwujudan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca Juga : 12 Parpol Lama akan Diverifikasi Ulang KPU Kota Cimahi

Korupsi merupakan extra ordinary crime. Diuraikan Ferry, UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menegaskan penyelenggara negara harus bersih dari tindakan KKN. Perilaku koruptif seseorang di masa lalu adalah bukti yang bersangkutan tidak berintegritas sehingga tidak layak diberikan kepercayaan kembali.

“Untuk menjadikan peserta berintegritas, proses syarat mutlak diperlukan caleg-caleg yang tidak tersangkut masalah korupsi, di samping proses rekrutmen di partai politik harus lebih mengedepankan sisi-sisi integritas, kapabilitas dibandingkan soal kedekatan, banyaknya uang dan figuritas semata,” tutur mantan Komisioner KPU ini.

Selain itu, KPU melalui peraturannya mempunyai peran penting untuk menjaga komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan memastikan lembaga parlemen terjaga integritasnya.

Baca Lainnya