Selasa, 27 Februari 2018 15:17

Masih Banyak Propaganda Politik Pilgub 2018 di Cimahi yang Melanggar

Reporter : Fery Bangkit 
APS yang dipasang di tiang listrik melanggar Perda Kota Cimahi.
APS yang dipasang di tiang listrik melanggar Perda Kota Cimahi. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Meski sudah melaksanakan penurunan Alat Peraga Sosialisasi (aps) para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, faktanya masih banyak alat propaganda politik tersebut masih bertebaran di sejumlah titik di Kota Cimahi.

Parahnya, APS milik para calon pimpinan di Jawa Barat itu terpasang di pohon dan tiang listrik yang otomatis melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Baca Juga : Pasangan Hasanah dan Rindu Dominasi Penurunan APS Tak Resmi di Cimahi

aturan itu disinergikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam PKPU tersebut dicantumkan area mana saja yang dilarang untuk dipasang alat propaganda politik.

Menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi, Yus Sutaryadi, selama ini oknum yang melakukan pemasangan propaganda politik tak resmi main kucing-kucingan. Pasalnya, ketika misalnya hari ini dibersihkan, APS tersebut ada yang memasangnya lagi.

Baca Juga : Lewat Pojok Pengawasan Partisipatif, Panwaslu Ajak Masyarakat Awasi Pilgub Jabar 2018

"Sekarang itu ibaratnya sudah menjamur. Sekarang kita bersihkan, besoknya ada lagi," katanya saat dihubungi, Selasa (27/2/2018).

Dikatakannya, bila APS masih menjamur, kemungkinan pihaknya akan melakukan rapat pleno bersama KPU, Satpol PP Kota Cimahi maupun Tim Pemenangan keempat pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat.

Baca Juga : Buka-bukaan Panwaslu Kota Cimahi Soal Sosialisasi Pilgub Jabar

Sebelumnya, selama empat hari melakukan penurunan, Panwaslu bersama Satpol PP dan KPU Kota Cimahi berhasil menurunkan 239 APS milik keempat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

Penurunan APS tidak resmi itu berlangsung selama empat hari. Yakni Rabu (14/2) serta Jum'at hingga Minggu (23-25/2). APS yang diturunkan berupa banner, baligo, spanduk dan umbul-umbul.

APS tersebut harus diturunkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 pasal 70 ayat lima yang menyebutkan APS yang terpasang sebelum masa kampanye dimulai, Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi pasangan calon wajib menurunkan dalam waktu 1x24 jam.

Baca Lainnya