Sabtu, 16 Maret 2019 12:26

Marak Pelanggaran APK, Pengamat:Bukti Kualitas Demokrasi Indonesia Masih Rendah

Reporter : Fery BangkitĀ 
Petugas Gabungan Kembali Menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Petugas Gabungan Kembali Menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. [ferybangkit]

Limawaktu.id - Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Unjani Cimahi, Wawan Gunawan menilai, maraknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019 merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia kualitasnya masih rendah.

Sebab, kata dia, jika kualitas demokrasinya sudah bagus, walaupun ada APK, namun tak akan berserakan dimana-mana. Seperti pada pohon dan tiang listrik yang jelas-jelas melanggar.

Baca Juga : Daerah Lain Sudah Sorlip, di Cimahi Baru Pemindahan Surat Suara dari Gedung ini ke Gedung itu

"Bagi saya, APK yang menjamur adalah bukti bahwa kualitas demokrasi di Indonesia masih rendah," kata Wawan saat dihubungi via sambungan telepon, Sabtu (16/3/2019).

Seperti diketahui dan terlihat, setiap pagelaran Pemilu, seperti sekarang ada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), hampir semua sudut baik di Kota Cimahi maupun Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipenuhi propaganda politik.

Baca Juga : Sorlip Jutaan surat Suara Pemilu 2019, KPU Cimahi Siapkan 'Duit' Rp 140 Juta

Lebih parahnya lagi, kebanyakan APK yang terpasang itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) dan tak sesuai aturan KPU. Sebab, terpasangnya kebanyakan pada pohon, tiang listrik, melintang jalan atau pada taman-taman. Selain melanggar, propaganda politik itu juga hanya menjadi sampah visual, yang jelas-jelas mengurangi keindahan.

"Membuat APK kan pake duit, lalu APK-nya malah jadi sampah. Inilah bukti kualitas demokrasi di kita, malah memproduksi sampah APK," ujar Wawan.

Baca Juga : Sorlip Surat Suara di Cimahi Bakal Dijaga Ketat Kepolisian

Menurut Wawan, para peserta Pemilu ini sebetulnya sudah tahu bahwa APK yang dipasang itu kebanyakan melanggar aturan. "Pasti mereka tahu aturan, tapi pura-pura tidak tau," ucapnya.

Sebab ranahnya sudah politik, lanjut Wawan, tentu semewarutnya APK ini menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hanya saja menurutnya, sanksi yang diterapkan sejauh ini, yakni dengan penurunan itu belum cukup untuk menjadikan efek jera bagi peserta Pemilu.

"Paling nanti minta maaf, tak ada sanksi keras, lalu dianggap selesai kasusnya da sudah minta maaf, sudah menurunkan APK-nya," tandasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Cimahi, Ahmad Yasin mengklaim, pihaknya kerap memberikan teguran kepada para peserta Pemilu 2019 terkait pelanggaran APK.

"Terkait teguran itu, jelas sudah kita lakukan di berbagai kesempatan. Sanksinya ya administrasi berupa penurunan APK," katanya.

Baca Lainnya