Senin, 8 Januari 2018 14:44

Langkah Aa di Pilbup Bandung Barat Dimata Pengamat

Reporter : Fery Bangkit 
Aa Umbara.
Aa Umbara. [Net]

Limawaktu.id,- Aa Umbara dikabarkan telah menerima rekomendasi dari Partai NasDem untuk maju dalam Pemilihan Bupati Bandung Barat 2018. Padahal, ia secara definitif masih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat dari PDIP.

Munculnya surat rekomendasi dari partai lain itu pun dikecewakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat. Pasalnya, sebelum rekomendasi turun dari NasDem, tak ada bahasa informal maupun formal dari NasDem maupun Aa.

Menurut Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Sidha, secara hak asasi, keputusan Aa menerima rekomendasi dari NasDem tidak masalah.

Namun, jika melihat posisi Aa Umbara yang masih menjadi politisi PDIP, itu akan menjadi masalah. Ia dianggap melanggar aturan dan etika partai.

“Kalau partai membuat aturan tentang kepatuhan seseorang sebagai kader, yah otomatis Pak Umbara melanggar aturan partai, bahkan etik partai. Karena bagaimanapun partai telah menentukan keputusan siapa yang diusung dari PDIP,” ujar Arlan saat dihubungi via pesan singkat, Senin (8/1/2018).

Seperti diketahui, Aa Umbara merupakan politisi senior PDIP. Ia juga masuk radar PDIP untuk diusulkan jadi calon Bupati Bandung Barat.

Namun, rekomendasi PDIP hampir pasti jatuh kepada Elin S Abubakar-Maman S Sunjaya.

Santer diberitakan, bahwa Aa Umbara akan diduetkan dengan pesinetron Hengky Kurniawan. Keduanya akan mendapat dukungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lantas, apa alasan Aa Umbara menerima rekomendasi dari partai NasDem? Menurut Arlan, jika masalah kekecewaan yang muncul karena tak mendapat rekomendasi dari PDIP, itu hal yang manusiawi.

“Tapi bagaimanapun sebagai kader, harus menunjukan loyalitasnya,” kata Arlan.

“Selain itu, bisa saja menerima pinangan tersebut karena memiliki kans untuk memenangkan Pilkada KBB,” tambahnya.

Dikatakan Arlan, majunya Aa Umbara lewat partai lain akan membuat mesin PDIP di Bandung Barat tidak maksimal. Hal tersebut bisa menjadi preseden buruk untuk PDIP, terutama di tingkat bawah.

Pasalnya, suara akan terpecah. Apalagi Aa Umbara merupakan kader senior PDIP dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

“Seharusnya Aa Umbara juga memikirkan karir politiknya. Loncat ke partai lain akan mendapat pandangan sebelah mata dari masyarakat,” tandas Arlan. (kit)