Rabu, 4 April 2018 20:38

KPU KBB Dinilai Gagal, Ini Alasannya

Reporter : Fery Bangkit 
Pilkada Bandung Barat 2018.
Pilkada Bandung Barat 2018. [Limawaktu]

Limawaktu.id,- Ketua DPC Banteng Muda Indonesia (BMI), Fajar Taufik menilai, Komisi Pemilihan Umum (kpu) Kabupaten Bandung Barat (kbb) gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu.

Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang belum mengetahui pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati KBB Kabupaten Bandung Barat (KBB) maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

Baca Juga : Minim Sosialisasi, Warga Sebut Abubakar Nyalon Lagi Pilbup Bandung Barat

"KPU jangan asik dengan dunianya sendiri, banyaknya warga yang tidak tahu pilkada adalah kegagalan mereka sebagai penyelenggara pemilu," kata Taufik, Rabu (4/4/2018).

Ditegaskannya, KPU KBB harus intropeksi diri karena banyaknya warga yang tidak tahu pelaksanaan Pilkada disebabkan sosialisasi yang mereka lakukan tidak sampai ke masyarakat terbawah. Ironisnya warga yang belum tahu ternyata mereka yang tinggal di wilayah perkotaan seperti di Lembang bukan di pinggiran KBB.

Baca Juga : Hadirnya Dua Tokoh Elit Partai Lawan Tak Bikin Emas Gentar di Pilbup KBB 2018

Menurutnya dengan banyaknya warga yang tidak tahu Pilkada maka calon juga ikut dirugikan. Sebab warga jadi tidak mengetahui siapa calon-calon yang akan menjadi pemimpinnya.

Sementara ruang gerak paslon untuk berpromosi atau iklan dibatasi karena semua itu ditangani oleh KPU sebagai penyelenggara.

Baca Juga : Dampak Kehadiran SBY-Prabowo Bagi Paslon Akur dan Kado Hingga Alarm Bagi Emas di Pilbup KBB 2018

"KPU KBB yang mendapatkan gelontoran anggaran besar yakni Rp 45 miliar semestinya jor-joran melakukan sosialisasi," tegas Taufik.

Pihaknya berencana membentuk Posko Pengaduan Masyarakat untuk Demokrasi, guna menampung aspirasi masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi. Kondisi ini terjadi karena gagalnya perencanaan yang telah dilakukan oleh KPU. Sehingga paslon harus bekerja keras memperkenalkan dirinya secara langsung kepada masyarakat saat kampanye di lapangan.

"Sukses Pilkada ukurannya adalah angka partisipasi warga yang tinggi bukan sisa anggaran yang besar. Kalau ada anggapan KPU berhasil menghemat anggaran, itu namanya konyol," tandasnya.

Baca Lainnya