Jumat, 24 November 2017 13:55

KPU KBB Berharap Ada Diskersi dalam Pendataan DPT

Reporter : Jumadi Kusuma
Bimbingan Teknis Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018 bertempat di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, KBB
Bimbingan Teknis Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018 bertempat di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, KBB [limawaktu]

Limawaktu.id, - Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, yang mewajibkan e-KTP sebagai salah satu syarat untuk memilih, menjadi kekhawatiran bagi penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dan instansi yang terkait. Pasalnya dibeberapa daerah perekaman e-KTP masih belum tuntas.

Hal itu terungkap dalam acara Bimbingan Teknis Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2018, yang dihadiri juga oleh Kepala Disdukcapil KBB Wahyu Wiguna, bertempat di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kab. Bandung Barat (KBB),  yang berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat (23-24/11/2017).

Mengantisipasi kekhawatiran tersebut, ketua KPU KBB Iing Nurdin berharap adanya diskersi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi, red.) dalam hal pendataan daftar pemilih tetap atau sementara pada Pilkada Serentak 2018 di KBB.

"Mudah-mudahan KPU RI memberikan semacan diskersi kalau misalkan seseorang berusia 17 tahun pada saat hari H belum terekam e-KTP, apakah bisa menggunakan Kartu Keluarga (KK)? Sebetulnya hal itu sudah diwadahi dalam Undang-undang No. 10 tahun 2016 dan Undang-undang No. 7 tahun 2017 atau di Peraturan KPU (PKPU) tentang Pelayanan Data, akan tetapi kita tidak bisa menafsirkan hal tersebut secara sembarangan harus menunggu Surat Edaran atau surat Keputusan dari KPU RI", harap Iing.

Lebih lanjut Iing berharap adanya sinergis dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) KBB dan instansi lainnya agar persoalan yang ada bisa dicarikan solusinya. 

"Jangan sampai ada saling lempar tanggungjawab terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena selama tidak terdaftar sebagai pemilih, masyarakat akan terabaikan haknya sebagai pemilih," pungkasnya. (jk)*

Rustan Abubakar Al Iskandari
Rustan Abubakar Al Iskandari

OK

24 November 2017 22:12 Balas