Limawaktu.id,- Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Jawa Barat Ratna Ningsih menuturkan, sesuai dengan gagasan yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum lama ini agar Jawa Barat memiliki Sekolah Politik Perempuan, pihaknya sedang berupaya untuk merealisasikan gagasan tersebut.
Dikatakannya, saat ini keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Barat belum memenuhi 30 persen dari anggota DPRD Jawa Barat. Hal ini menjadi tantangan bagi KPPI untuk mewujudkan amanat dari Undang-undang tersebut. Dengan adanya sekolah politik bagi kaum perempuan di Jawa Barat, nantinya para anggota DPRD dari kaum perempuan tak hanya jadi penghias saja, tetapi menjadi anggota legislative yang berkualitas serta mampu menyampaikan gagasannya bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya di Jawa Barat.
"Kami ingin mengisi kursi legislatif 30% yang saat ini baru 20% sehingga perempuan dapat dihargai, inilah kenapa KPPI hadir," tuturnya, disela Rapat Kerja Pengurus Cabang KPPI Kota Cimahi, di The Edge Super Block Cimahi , Rabu (07/4/2021).
Keinginan mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan tersebut supaya kaum perempuan di Jawa Barat bisa berkontribusi mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin serta siap berjuang untuk memberdayakan perempuan, menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan mencegah perkawinan dini.
"Ini amanat gubernur yang akan kita jalankan. Kita akan langsung bekerja membuat program dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin melalui sekolah politik perempuan," ucapnya.
Saat ini, kata dia pihaknya sedang melakukan knsolidasi di 27 KPPI yang ada di Kabupaten atau Kota di seluruh Jawa Barat, sehingga pada 2022 atau 2023, KPPI yang anggotanya terdiri dari kaum perempuan dari berbagai partai politik bisa mengirimkan wakilnya untuk dididik dan dilatih di sekolah politik perempuan, sehingga pada saatnya siap bertarung di Pileg 2024 dan mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif.
“Kita coba raih target dulu 30 persen keterwakilan perempuan, sebelum pada 2030 perempuan dan laki-laki di Lembaga legislatif setara jumlahnya atau fity-fity,” pungkasnya.
