Sabtu, 23 Maret 2019 16:44

Koalisi Jokowi Maupun Prabowo Belum Laporkan STTP Kampanye Terbuka di KBB, Padahal......

Reporter : Fery Bangkit 
calon presiden no urut 1 Jokowi dan calon presiden no urut 2 Parbowo.
calon presiden no urut 1 Jokowi dan calon presiden no urut 2 Parbowo. [net]

Limawaktu.id - Jumlah Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ada 16, dengan jumlah caleg mencapai 643 orang.

Para Parpol dan caleg itu terbelah ke dalam dua koalisi, yakni koalisi pendukung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan koalisi pendukung nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Kecuali Partai Garuda yang memang tak masuk koalisi keduanya.

Baca Juga : Sebulan Jelang Pemilu, KPU KBB Masih Kurang Ratusan Kotak dan Bilik Suara

Ada sembilan Parpol yang masuk koalisi 01 yakni PDIP, PPP, PKB, PSI, PKPI, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Perindo dan Partai NasDem serta PBB yang disebut mendukung pasangan 01. Sedangkan Parpol koalisi 02 adalah Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya dan PKS.

Namun, hingga H-1 jelang rapat umum atau kampanye terbuka, belum ada satupun Parpol, caleg maupun koalisi yang memberikan tembusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB. Padahal kenyataanya, 24 April besok kampanye terbuka akan dimulai dan jadwalnya sudah diketahui.

Baca Juga : Simulasi Pemilu 2019 di Cimahi:Dibayar Rp 50 Ribu, Pemilih Masih Kebingungan Cara Nyoblos

"Sampai sekarang sih belum ada STTP itu," kata Komisioner Bawaslu KBB, Ai Wildani Sri Aidah saat dihubungi via sambungan telepon, Sabtu (23/3/2019).

Rapat umum atau kampanye terbuka sudah diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Sesuai regulasi itu, peserta Pemilu harus melapor kepada pihak kepolisian, yang ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU setempat.

Baca Juga : Kampanye Terbuka Pemilu 2019 Dimulai Besok, KPU KBB dan Kota Cimahi Kompak Bilang Begini

"Surat tanda terima pemberitahuan wajib sifatnya setiap parpol itu. Satu hari sebelumnya harus sudah ada laporan ke KPU dan Bawaslu," tegas Ai.

Dijelaskannya, laporan tembusan pelaksanaan kampanye itu menjadi salah satu dasar bagi pihaknya untuk melaksanakan persiapan pengawasan, baik dari segi anggaran dan sebagainya. 

Terkait sanksi, tegas Ai, sebetulnya bisa saja pelaksanaan kampanye peserta Pemilu itu diberhentikan. Apalagi jika sampai pelaksanaannya menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Atau, kata dia, diberikan rekomendasi untuk dilarang ikut kampanye berikutnya. 

"Ada hal seperti itu. Tapi yang dikedepakan oleh Bawaslu itu adalah upaya pencegahan dulu," ujarnya.

Sebetulnya, lanjut Ai, sikap acuh para peserta Pemilu, termasuk caleg dalam melaporkan STTP juga terjadi dalam kampanye terbatas atau tatap mika. Dimana sedikit sekali yang memberikan tembusan kepada Bawaslu.

"Sama (tidak ada STTP), hanya ada beberapa," tandasnya, seraya menambahkan pihaknya bakal tetap melakukan pengawasan meskipun STTP-nya belum diterima.

Sekedar informasi, pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu 2019 akan berlangsung tanggal 24 Maret sampai 13 April mendatang.

Baca Lainnya

Topik Populer